Jakarta, IDN Times - Gelombang unjuk rasa pedagang kecil mewarnai kawasan bisnis pusat Nairobi, Kenya, pada Jumat (28/8/2026). Aksi protes tersebut dipicu oleh ketidakpuasan para pelaku usaha terhadap kebijakan tarif bea masuk baru dari pemerintah.
Langkah tegas aparat keamanan terpaksa diambil guna mengendalikan situasi di lapangan agar demonstrasi tidak meluas dan mengganggu kelangsungan kegiatan ekonomi harian masyarakat ibu kota.
Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan pedagang di kawasan bisnis Nairobi. Tindakan penertiban ini membuat para demonstran dan warga sipil berlarian menyelamatkan diri menjauhi lokasi. Ratusan pemilik toko di sekitarnya juga memilih untuk menutup tempat usaha mereka secara serentak.
Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas protes sekaligus mengantisipasi risiko kerusakan barang dagangan selama aksi berlangsung. Para peserta aksi menegaskan pergerakan mereka murni bertujuan mempertahankan mata pencaharian harian keluarga.
"Kami berdiri di sini demi hak untuk berbisnis dan kebebasan dalam membangun masa depan yang lebih baik," kata demonstran, Muturi Kariuki, dilansir Al Jazeera.
Protes keras ini merespons kebijakan Otoritas Pendapatan Kenya (KRA) yang menyesuaikan tarif bea masuk barang sejak 20 Agustus 2026. Aturan baru tersebut menaikkan patokan nilai pabean minimum untuk kontainer kargo gabungan berukuran 40 kaki, dari 2,5 juta menjadi 3,2 juta shilling Kenya (Rp343 juta menjadi Rp439 juta).
Otoritas perpajakan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan praktik kecurangan pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga aslinya. Langkah tersebut dinilai penting guna melindungi produsen dan pelaku usaha lokal yang selama ini taat membayar pajak.
"Angka 3,2 juta shilling (Rp439 juta) itu merupakan titik acuan minimum untuk evaluasi, bukan nilai pajak tetap untuk setiap kontainer," jelas perwakilan Otoritas Pendapatan Kenya.
Aturan pabean yang baru dinilai secara langsung melipatgandakan biaya pengeluaran barang impor dari pelabuhan. Kondisi perpajakan ini sangat memberatkan para pedagang eceran berskala kecil yang bergantung pada sistem pengiriman kargo gabungan untuk menekan pengeluaran modal.
Peningkatan biaya logistik yang signifikan tersebut dikhawatirkan segera memicu lonjakan harga jual barang di pasaran. Situasi ini berpotensi makin menurunkan daya beli masyarakat luas yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi nasional. Keresahan ini memperlihatkan makin dalamnya beban hidup harian yang dipikul publik.