Pejabat AS Ketahuan Bahas Serangan ke Yaman Lewat Grup Chat Signal
Jakarta, IDN Times - Jurnalis Jeffrey Goldberg dari majalah The Atlantic secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat Signal yang berisi pejabat tinggi pemerintahan Donald Trump. Grup tersebut membahas rencana serangan militer AS ke Yaman pada 15 Maret 2025. Goldberg mengetahui rencana serangan Amerika dua jam sebelum publik mengetahuinya.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, tidak sadar telah menambahkan Goldberg dalam grup yang berisi 18 pejabat tinggi. Para anggota grup termasuk Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Mereka membahas rencana serangan ke kelompok Houthi di Yaman tanpa menyadari kehadiran seorang jurnalis.
"Saya sudah mengetahui serangan ini dua jam sebelum bom pertama meledak. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengirimkan rencana perang pukul 11.44 pagi. Rencana itu berisi detail lengkap tentang jenis senjata yang akan digunakan, target serangan, dan jadwal pelaksanaannya," tulis Goldberg, dilansir The Atlantic.
1. Tidak sadar ada jurnalis yang masuk ke grup
Michael Waltz membuat grup chat bernama "Houthi PC small group" pada 11 Maret 2025. Dia kemudian menambahkan belasan pejabat tinggi tanpa memeriksa daftar anggota grup tersebut. Goldberg awalnya tidak yakin grup tersebut asli karena tidak percaya pejabat tinggi Amerika akan membahas operasi militer melalui aplikasi pesan komersial, dilansir Al Jazeera.
Pete Hegseth mengirimkan detail operasional serangan ke grup tersebut. Detail itu mencakup target serangan, jenis senjata, dan urutan serangan ke Yaman. Goldberg menunggu di parkiran supermarket untuk membuktikan keaslian informasi tersebut. Ketika bom mulai berjatuhan di Kota Sanaa sesuai waktu yang disebutkan dalam grup, dia akhirnya yakin bahwa percakapan tersebut asli.
Wakil Presiden, JD Vance, dalam grup tersebut justru mengungkapkan keraguan tentang serangan. Dia menyebutkan bahwa hanya 3 persen perdagangan AS melalui Terusan Suez, sementara 40 persen perdagangan Eropa melewati jalur tersebut. Vance khawatir publik tidak memahami alasan serangan dan mengusulkan penundaan sebulan.
"Saya siap mendukung keputusan tim dan tidak akan menyuarakan kekhawatiran ini di depan umum. Tapi ada alasan kuat untuk menunda serangan ini selama sebulan, menyiapkan penjelasan ke publik tentang pentingnya operasi ini, dan melihat perkembangan ekonomi terlebih dahulu," tulis Vance dalam pesan grup.
2. Pemerintah AS konfirmasi kebocoran
Administrasi Trump akhirnya mengakui keaslian pesan tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, mengakui insiden tersebut, namun berusaha mengecilkan dampaknya terhadap keamanan nasional.
"Percakapan di grup tersebut menunjukkan koordinasi kebijakan yang matang antara para pejabat senior. Keberhasilan operasi melawan Houthi membuktikan bahwa tidak ada ancaman terhadap pasukan atau keamanan nasional AS," kata Hughes, dikutip CNN.
Pejabat pemerintahan Trump segera bergerak meninjau penggunaan aplikasi Signal di lingkungan pemerintahan. Mereka khawatir penggunaan aplikasi komersial yang berlebihan untuk komunikasi pemerintah yang sensitif. Beberapa pejabat internal bahkan berspekulasi bahwa insiden ini bisa berujung pada pemecatan.
Leon Panetta, mantan Menteri Pertahanan dan Direktur CIA, mengecam kebocoran tersebut. Menurutnya, insiden ini merupakan kesalahan serius yang berisiko membahayakan personel Amerika di lapangan.
"Seseorang harus dipecat atas insiden ini. Memasukkan nama jurnalis ke dalam grup diskusi rahasia semacam itu merupakan kesalahan fatal," kata Panetta.
3. Dinilai sebagai pelanggaran serius
Para ahli keamanan nasional menilai kejadian ini berpotensi melanggar Undang-Undang Mata-Mata Amerika. Mereka menjelaskan bahwa pejabat pemerintah tidak seharusnya menggunakan aplikasi komersial untuk membahas operasi militer rahasia. Pejabat tinggi seharusnya berkomunikasi melalui jaringan khusus pemerintah yang aman.
Pentagon memiliki aturan yang jelas melarang penggunaan aplikasi seperti Signal untuk informasi rahasia. Mereka memiliki sistem khusus untuk komunikasi rahasia, seperti jaringan Secret Internet Protocol Router (SIPR) dan Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS). Pejabat tinggi seperti menteri pertahanan dan wakil presiden memiliki akses ke sistem ini hampir setiap saat.
Seorang mantan pejabat pertahanan AS menjelaskan bahwa memindahkan informasi rahasia dari jaringan aman ke jaringan umum adalah pelanggaran hukum yang jelas. Menurutnya, Hegseth atau stafnya harus dengan sengaja menyalin informasi rahasia dari komputer khusus pemerintah ke ponsel pribadi mereka.
Ironisnya, Marco Rubio pernah mengkritik Hillary Clinton pada 2016. Saat itu dia menyatakan bahwa penggunaan server email pribadi Clinton untuk informasi sensitif tidak dapat diterima dan seharusnya menggugurkan peluangnya menjadi presiden.
