Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Mendagri Sebut Mualem Tak Tahu soal Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB

Mendagri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Intinya sih...
  • Mendagri Tito Karnavian menyebut Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem tak tahu terkait surat permintaan bantuan ke PBB.
  • Tito juga mengaku sudah mengecek langsung ke UNDP dan UNICEF terkait bantuan konseling untuk anak-anak dan perempuan di Aceh.
  • Pemprov Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF dalam pemulihan pascabencana, berdasarkan pengalaman tsunami tahun 2004.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengaku sudah mengecek surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem tak tahu terkait surat tersebut,

"Kami sudah mengecek yang UNDP dan UNICEF, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke kemendagri. Surat itu ditanda tangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Zakir Manaf ini menyatakan di media, bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim, karena adanya tawaran," ujar Tito di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Tito juga mengaku sudah mengecek langsung ke UNDP dan UNICEF terkait bantuan apa yang akan dikirimkan ke Aceh. Bantuan itu berkaitan dengan konseling yang akan diberikan kepada anak-anak dan perempuan.

"Nah, ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan. Tapi itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF," kata dia.

Sebelumnya, Juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, membenarkan adanya surat yang dikirimkan ke dua lembaga tersebut.

"Secara khusus, Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami di tahun 2004, seperti UNDP dan UNICEF. Kami menyurati untuk ikut dalam pemulihan pascabencana," ujar Muhammad pada Minggu (14/12/2025).

UNDP merupakan lembaga yang fokus ke pembangunan negara, termasuk di dalamnya memberantas kemiskinan dan mengurani ketimpangan. Sedangkan, UNICEF fokus pada kesejahteraan anak.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us

Latest in News

See More

Kejagung Berhentikan Sementara 3 Jaksa Tersangka Pemerasan WNA Korsel

19 Des 2025, 17:49 WIBNews