Pemilu Parlemen Rusia Digelar, Oposisi Anti-Perang Disingkirkan

Serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak, fasilitas logistik, gudang, dan infrastruktur lainnya turut memengaruhi kondisi ekonomi Rusia. Serangan terhadap kilang minyak bahkan memicu krisis bahan bakar yang sempat mencapai puncaknya pada Juni sebelum kembali muncul pada Agustus.

Perekonomian Rusia yang sempat terdorong oleh tingginya belanja militer kini memasuki fase stagnasi. Pemerintah menaikkan pajak dan meningkatkan pinjaman domestik untuk membantu mengendalikan defisit anggaran yang terus membesar.

Serangan terhadap gudang perusahaan ritel daring Wildberries dan Ozon juga menimbulkan dampak ekonomi. Ratusan ribu penjual kehilangan barang dagangan mereka akibat serangkaian serangan tersebut.

Kondisi itu turut memengaruhi suasana publik. Levada Center mencatat tingkat persetujuan terhadap Presiden Vladimir Putin berada di angka 76 persen pada Agustus, turun dari 87 persen pada September 2025.

Sejumlah pejabat dan anggota elite Rusia bahkan mulai menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak perang terhadap kondisi dalam negeri. Andrei Klepach, kepala ekonom bank negara VEB.RF, memperingatkan Rusia berisiko menghadapi gejolak sosial.

“Kita tidak akan memenangkan persaingan dalam perang yang menguras sumber daya ini. Biaya kita terus meningkat. Saya hampir yakin bahwa kita akan menghadapi krisis sosial,” kata Klepach dilansir dari Euronews, Jumat (18/9/2026).

Klepach kemudian diberhentikan sehari setelah pernyataannya tersebut dipublikasikan.

Pada Juli, Komisi Pemilihan Umum Rusia menyatakan 11 partai memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu parlemen. Salah satunya adalah Yabloko, partai liberal yang menjadi satu-satunya peserta pemilu yang secara terbuka mengkritik perang Rusia di Ukraina.

Namun, beberapa pekan kemudian Mahkamah Agung Rusia mencoret Yabloko dari daftar peserta. Keputusan itu diambil setelah adanya gugatan dari partai nasionalis Rodina atau Motherland yang menilai sikap anti-perang Yabloko serupa dengan upaya melanggar integritas teritorial Rusia.

Langkah tersebut oleh sejumlah pengamat Kremlin dipandang sebagai tanda adanya perbedaan kepentingan di antara kelompok dalam pemerintahan Rusia. Sebagian pihak disebut menginginkan adanya persaingan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sementara pihak lain khawatir kehadiran Yabloko dapat membuka kritik terhadap perang.

“Risiko bahwa kampanye akan berubah menjadi pertarungan antara pihak yang mendukung dan menentang perdamaian—yang berarti menjadi perdebatan mengenai perang—cukup tinggi. Hal ini jelas bukan bagian dari rencana,” kata Tatyana Stanovaya dari Carnegie Russia Eurasia Center.

Tekanan juga menyasar politikus Yabloko secara individu. Maxim Kruglov, wakil ketua Yabloko dan mantan anggota dewan kota Moskow, divonis tujuh tahun penjara pada Juni karena dinyatakan menyebarkan informasi palsu mengenai militer.

Pada Agustus, anggota Yabloko lainnya, Lev Shlosberg, divonis lebih dari 11 tahun penjara oleh pengadilan di wilayah Pskov karena pernyataannya mengenai perang.

Sementara itu, Boris Nadezhdin, politikus liberal yang sempat berusaha menantang Putin dalam pemilihan presiden 2024, meninggalkan Rusia pada Agustus. Ia sebelumnya ditetapkan sebagai “foreign agent” dan dilarang mencalonkan diri dalam pemilu.

United Russia saat ini menguasai lebih dari dua pertiga kursi Duma dan diperkirakan tetap menjadi kekuatan dominan setelah pemilu. Separuh dari 450 kursi Duma diperebutkan melalui daftar partai, sementara separuh lainnya melalui daerah pemilihan beranggota tunggal.

Yabloko tidak dapat mengikuti pemungutan suara berbasis daftar partai. Otoritas Rusia juga secara bertahap menggugurkan sejumlah kandidat Yabloko dari pencalonan di berbagai daerah pemilihan untuk Duma dan parlemen regional.

Partai-partai lain yang tergabung dalam kelompok “oposisi sistemik”, seperti Partai Komunis Rusia, Liberal-Democratic Party dan A Just Russia, diperkirakan tetap mempertahankan keberadaan mereka di parlemen. Ketiga partai tersebut mengikuti garis politik Putin dan mendukung perang.

Analis Mark Galeotti mengatakan Kremlin kemungkinan masih membiarkan perolehan United Russia turun sedikit, tetapi tetap memastikan partai tersebut menjadi kekuatan dominan di Duma.

“United Russia mungkin akan diizinkan untuk turun sedikit agar hasil yang diumumkan lebih mendekati hasil sebenarnya. Namun, Kremlin akan memastikan bahwa United Russia tetap benar-benar dominan di Duma,” ujar Galeotti, yang memimpin Mayak Intelligence.

Menurut Galeotti, salah satu tujuan pemilu adalah menciptakan semacam ritual legitimasi politik untuk memberikan kesan bahwa terdapat dukungan luas dari masyarakat terhadap Kremlin.

Presiden Putin sendiri menyerukan masyarakat Rusia untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam pidato menjelang pemungutan suara, ia mengatakan pilihan masyarakat akan menunjukkan dukungan terhadap pasukan Rusia.

“Pilihan dan keteguhan kalian sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang berdiri di belakang para pejuang kita, bahwa kita adalah satu bangsa yang terikat oleh nilai-nilai bersama, ingatan sejarah, dan kecintaan terhadap Tanah Air,” kata Putin.

Chris Weafer, CEO Macro-Advisory Ltd., menilai serangan Ukraina memang memengaruhi moral publik Rusia, tetapi belum menunjukkan ancaman langsung terhadap dominasi politik Kremlin.

“Sudah ada efek ‘bersatu di bawah bendera’ sejak awal konflik dan jajak pendapat secara konsisten menunjukkan tingkat dukungan yang sangat tinggi,” kata Weafer.

Menurut Weafer, hal yang penting bagi Kremlin bukan hanya hasil pemilu, tetapi juga narasi publik dan tingkat partisipasi pemilih. Keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan adanya dukungan luas masyarakat Rusia terhadap kebijakan Kremlin di tengah perang dengan Ukraina.