Suriah Peringatkan Israel Jadi Ancaman Terbesar Stabilitas Timur Tengah
- Wakil Suriah di PBB, Ibrahim Olabi, menyebut agresi Israel mengancam stabilitas Timur Tengah, meski Damaskus memilih dialog dan mediasi untuk mencegah eskalasi.
- Anggota Dewan Keamanan PBB dan blok regional mendesak Israel menghentikan operasi di Suriah, mematuhi perjanjian 1974, serta menarik pasukan dari wilayah yang diterobos.
- Israel menyoroti perluasan militer Turki di Suriah, sementara Turki menegaskan pasukannya hadir atas undangan Damaskus dan mendesak Israel menarik diri.
Jakarta, IDN Times - Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, memperingatkan bahwa agresi Israel menjadi ancaman bagi stabilitas Timur Tengah, bukan hanya Suriah. Olabi merujuk pada pernyataan darurat dari 44 negara yang mengecam kunjungan pemimpin Tel Aviv ke Gunung Hermon sebagai tindakan ilegal dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Pada Kamis (17/9/2026), Olabi mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bahwa Suriah telah memilih jalur dialog dan mediasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan. Namun, Israel justru merespons dengan serangan dan penerobosan wilayah, dilansir Arab News.
Olabi menegaskan bahwa upaya mencapai penyelesaian diplomatik tidak berarti Damaskus akan menerima pendudukan atau melepaskan hak-hak warga negaranya. Suriah, Israel, dan Turki saling melontarkan tuduhan terkait pihak yang berhak memiliki kehadiran militer di negara tersebut dalam pertemuan DK PBB pada Kamis.
1. Negara-negara DK PBB desak penarikan pasukan Israel dari Suriah
Kantor PBB di Jenewa. (pexels.com/Xabi Oregi) Para anggota DK PBB dan blok-blok regional menuntut penghentian segera operasi Israel di wilayah Suriah, serta kepatuhan penuh terhadap perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974. Rusia mengecam tindakan agresif Tel Aviv terhadap Damaskus yang tidak dapat diterima, dan mendesak penarikan pasukan kembali ke garis batas yang telah ditetapkan.
Berbicara mewakili negara-negara Arab, Oman mengecam serangan Israel yang menyasar infrastruktur sipil, termasuk bandara Abu al-Duhur. Pihaknya merujuk pada Resolusi DK PBB Nomor 497, yang menyatakan aneksasi Tel Aviv atas Dataran Tinggi Golan sebagai tindakan yang batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, dikutip dari Middle East Monitor.
Israel telah menduduki Dataran Tinggi Golan sejak 1967 dan menganeksasi wilayah tersebut pada 1981. Menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, pasukan negara Zionis itu bergerak maju memasuki zona penyangga demiliterisasi dan wilayah Gunung Hermon, dengan dalih bahwa Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
2. Israel kritik perluasan militer Turki di Suriah
ilustrasi bendera Israel (unsplash.com/Stanislav Vdovin) Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, meremehkan kehadiran negaranya di Suriah dan mengalihkan fokus ke Turki. Danon memperingatkan bahwa Ankara berencana memperluas kemampuan militernya dan mengambil alih negara tersebut. Dia mengklaim bahwa negara rival Israel itu memiliki 20 ribu tentara dan lebih dari 100 pangkalan di Suriah.
Mengutip Al Jazeera, Danon juga mengklaim bahwa Ankara menguasai 5 persen wilayah negara tersebut yang luasnya 50 kali lipat dari zona penyangga keamanan milik Israel. Diplomat negara Zionis itu menuduh Turki mengikuti pola tindakan proksi Iran.
3. Turki klaim kehadiran militernya di Suriah atas permintaan Damaskus
ilustrasi bendera Turki (unsplash.com/Tarik Haiga) Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, mengatakan bahwa pasukan negaranya di Suriah hadir atas undangan Damaskus. Pihaknya secara tegas menolak upaya Israel untuk mencoreng kerja sama sah antara Turki dan Suriah serta menggambarkannya sebagai ancaman, demi membenarkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya.
Yuldiz menuding Tel Aviv merusak upaya tersebut melalui serangan sembrono dan penerobosan ke wilayah Suriah. Pihaknya mendesak negara Zionis itu untuk meredakan ketegangan dan menarik pasukannya.
Diplomat Turki itu mengatakan bahwa memperkuat kemampuan nasional merupakan hak berdaulat Suriah dan bukan urusan Israel. Yildiz menegaskan bahwa Ankara bertindak sebagai negara yang bertanggung jawab yang berkomitmen melindungi warga sipil dan mendukung rekonstruksi dengan persetujuan otoritas Damaskus.
