Jakarta, IDN Times - Pemerintah Polandia dan Hongaria memperketat aturan bagi pekerja asing guna mengendalikan arus imigrasi. Kebijakan yang diumumkan pada Rabu (22/7/2026) ini diambil di tengah desakan politik terkait isu migrasi.
Langkah tersebut diprediksi akan berdampak pada sektor industri yang bergantung pada tenaga kerja asing. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa pembatasan ini dapat memperburuk masalah kekurangan tenaga kerja dan penuaan populasi di kedua negara.
Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk memotong jumlah izin kerja bagi warga dari luar Uni Eropa sebesar 22 persen pada tahun lalu. Langkah ini diambil seiring meningkatnya perdebatan politik soal imigrasi di Polandia.
Kementerian Dalam Negeri Polandia mencatat penerbitan visa kerja pada kuartal pertama 2026 turun hingga delapan kali lipat dibanding periode serupa pada 2022. Di sisi lain, para pengusaha mengeluhkan proses izin tinggal yang kini memakan waktu hingga satu tahun.
"Ketika Polandia berubah dari negara asal migran menjadi negara tujuan imigran, seluruh sistem masyarakat kita juga harus disesuaikan," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Polandia, Maciej Duszczyk.
Pemerintah menyatakan pengetatan ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem sosial dengan perubahan pola migrasi yang ada.
Sementara itu, Pemerintah Hongaria di bawah Perdana Menteri Peter Magyar menghentikan penerbitan visa kerja bagi warga Filipina, Georgia, dan Armenia sejak Juni 2026. Kebijakan ini mengubah aturan perekrutan pekerja asing di negara tersebut.
Pemerintah Hongaria mengklaim pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kesempatan kerja dan gaji warga lokal. Namun, para pelaku industri menilai aturan baru ini justru memicu kelangkaan pekerja.
"Banyak pekerja mulai menua dan pensiun, sementara jumlah generasi muda tidak mencukupi. Pekerja muda yang baru masuk pun enggan mengambil pekerjaan di sektor ini," kata pemilik perusahaan unggas Master Good, Laszlo Barany.
Akibatnya, banyak perusahaan tetap bergantung pada tenaga kerja asing demi menjaga kelangsungan bisnis mereka.
Para ekonom menilai pengetatan ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi Polandia dan Hongaria. Penurunan jumlah pekerja produktif akan memperberat beban ekonomi di tengah penuaan populasi.
Polish Economic Institute memprediksi Polandia bisa kehilangan hingga 2,1 juta tenaga kerja pada 2035. Padahal, riset Deloitte mencatat bahwa pekerja dari luar Uni Eropa menyumbang 10,7 persen terhadap perekonomian Polandia tahun lalu.
"Jumlah pekerja yang makin sedikit akan menekan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak. Padahal, populasi lanjut usia membutuhkan biaya pensiun dan kesehatan yang lebih besar," kata ekonom utama kawasan Uni Eropa di Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa, Marcin Tomaszewski.
Kendati demikian, hasil survei Republikon Institute menunjukkan penolakan warga terhadap imigran masih tinggi. Situasi ini memaksa pemerintah kedua negara menyelaraskan kebutuhan ekonomi dengan desakan politik dalam negeri.