Portugal Khawatirkan Perjanjian Militer Sao Tome-Rusia
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Sao Tome dan Principe, Patrice Trovoada, mengungkapkan agar Portugal tidak perlu khawatir terkait dengan perjanjian pertahanan dengan Rusia. Ia menyebut perjanjian itu hanyalah kesepakatan normal dan biasa.
Sao Tome dan Principe adalah negara kepulauan bekas koloni Portugal di Teluk Guinea, Afrika. Pada 2022, Portugal sudah membantu Sao Tome dan Principe yang dilanda percobaan kudeta dengan mengirimkan tim investigasi untuk mencegah insiden ini terulang kembali.
1. Trovoada klaim negaranya akan tetap behubungan baik dengan Portugal
Trovoada mengatakan bahwa negaranya adalah negara merdeka dan tidak perlu diatur mengenai bagaimana berhubungan dengan negara lain, termasuk dengan Rusia.
"Kami adalah negara merdeka dan berdaulat, tidak ada yang boleh mendikte soal bagaimana kami harus berhubungan dengan Rusia. Saya pikir tidak ada alasan untuk khawatir dalam masalah ini karena ini hanyalah perjanjian yang normal," terangnya pada Minggu (12/5/2024), dikutip SIC Noticias.
"Perjanjian seperti ini juga sudah eksis dan dilakukan dengan beberapa negara lain. Di atas itu semua, Portugal tidak memiliki alasan untuk khawatir terhadap situasi saat ini. Sao Tome dan Principe akan selalu memiliki hubungan baik dengan Portugal," sambungnya.
Ia pun menyatakan bahwa Sao Tome dan Principe ikut mendukung Portugal soal Ukraina dan mengecam serangan Rusia.
2. Portugal minta Sao Tome berpikir ulang soal perjanjian dengan Rusia
Pada Kamis (9/5/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Portugal Paulo Rangel mengungkapkan, kekhawatirannya soal kesepakatan militer antara Sao Tome dan Principe dengan Rusia yang disetujui pada 5 Mei.
"Setelah mengetahui adanaya kesepakatan ini, kami memulai konsultasi dengan otoritas Sao Tome. Awalnya, Portugal dan negara Eropa lainnya terkejut soal adanya kesepakatan tersebut. Namun, kami tetap mengakui bahwa Sao Tome punya hak melakukan ini sebagai negara berdaulat," ungkapnya, dikutip Le Monde.
"Kami menekankan bahwa dalam situasi internasional kali ini di mana Federasi Rusia bertanggung jawab melakukan agresi militer, terlebih di Benua Eropa. Kami tentu wajib mengungkapkan kekhawatiran terbesar kami," tambahnya.
Dalam pertemuan negara-negara berbahasa Portugal (CPLP), ia menyebut bahwa aliansi tersebut bukanlah aliansi militer. Ia juga menekankan Portugal tidak akan melarang negara anggota untuk berteman dengan siapapun.
3. Sao Tome tagih kompensasi kejahatan masa kolonial Portugal
Pada Kamis (2/5/2024), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sao Tome dan Principe Isabel Abreu meminta Portugal untuk membayar kerusakan selama masa kolonialisme di negaranya. Pernyataan ini menanggapi ucapan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa soal kompensasi masa penjajahan.
Dilansir Reuters, Rebelo de Sousa mengungkapkan bahwa kompensasi tersebut ditujukan pada kejahatan perbudakan transatlantik yang dilakukan Portugal. Kala itu, Portugal mengirimkan dan menjual budak asal negara jajahannya di Afrika menuju ke Benua Amerika, terutama Brasil.
Menanggapi pernyataan tersebut, beberapa negara bekas jajahan Portugal, seperti Brasil, Mozambik, Angola, dan Tanjung Verde menyambut baik inisiatif tersebut. Mereka juga sudah mengusulkan diskusi lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah tersebut.
