Prancis Tunda Pemilu di Kaledonia Baru Hingga 2025
- PM Prancis menunda pemilu regional di Kaledonia Baru hingga Desember 2025 karena kondisi wilayah belum stabil setelah kerusuhan besar pada Mei.
- Barnier berencana mengatasi krisis di Kaledonia Baru tahun depan dengan memperbaiki masalah lonjakan harga kebutuhan pokok di area terluar Prancis.
- Aparat keamanan Prancis membunuh dua orang dalam operasi penggerebekan terduga pelaku kekerasan, menambah jumlah korban tewas menjadi 13 orang sejak Mei.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Prancis Michel Barnier, pada Selasa (1/10/2024), mengumumkan penundaan pemilu regional di Kaledonia Baru hingga Desember 2025. PM yang baru terpilih itu menyebut kondisi di wilayah terluar Prancis di kawasan Pasifik tersebut masih belum stabil.
Pada Mei, Kaledonia Baru dilanda kerusuhan besar setelah demonstrasi dari kelompok pro-kemerdekaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun mendeklarasikan keadaan darurat dan mengirimkan ribuan tentara beserta polisi untuk mengamankan area terluar Prancis tersebut.
1. Barnier akan mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Kaledonia Baru
Barnier mengatakan, akan mengambil sejumlah tindakan untuk mengatasi krisis di Kaledonia Baru pada tahun depan. Ia pun berniat memperbaiki masalah lonjakan harga kebutuhan pokok di area terluar Prancis.
"Kaledonia Baru telah diliputi krisis berkepanjangan. Maka dari itu, kami akan menangani masalah ini tahun depan dan mendiskusikan dengan otoritas wilayah terluar. Prioritas kami adalah mengatasi masalah tingginya harga kebutuhan pokok yang berdampak pada rekan kami di wilayah terluar," ungkap Barnier, dikutip Associated Press.
"Saya mengkhawatirkan penderitaan dan kemarahan yang dirasakan oleh rakyat Kaledonia Baru belakangan ini. Saya ingin mengulangi kembali bahwa pemerintahan saya akan berada di sisi mereka," tambahnya.
Kaledonia Baru menjadi bagian dari Prancis sejak 1853 ketika berada di bawah Kaisar Napoleon III. Setelah Perang Dunia II, Kaledonia Baru menjadi wilayah terluar Prancis dan menetapkan seluruh warga Kanak sebagai warga Prancis.
2. Aparat keamanan Prancis bunuh dua warga Kaledonia Baru
Pada akhir September, aparat keamanan Prancis di Kaledonia Baru disebut telah membunuh dua orang dalam operasi penggerebekan terduga pelaku kekerasan. Peristiwa ini menambah jumlah korban tewas di Kaledonia Baru menjadi 13 orang sejak Mei.
Melansir France24, Jaksa Penuntut Umum Yves Dupas mengatakan aparat keamanan yang bertugas dalam misi di Kaledonia Baru sedang mengobservasi dan diancam oleh sekelompok individu bersenjata.
"Mereka diduga mengancam langsung aparat keamanan. Korban pertama berusia 30 tahun ditembak di bagian perutnya. Sedangkan tembakan kedua mengenai seorang pria berusia 29 tahun di bagian dada," ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang warga setempat mengatakan bahwa operasi aparat keamanan Prancis tersebut tidak perlu dilakukan. Ia menyebut warga di desanya bukanlah teroris dan tidak terlibat dalam peperangan.
3. Dewan Nasional Kanak deklarasikan kedaulatan tanah leluhurnya
Dewan Nasional Kanak atau dikenal dengan Inaat ne Kanaky mengadakan pertemuan di Pulau Mare, bagian timur Kaledonia Baru. Pertemuan ini menjadi yang terpenting sejak dibentuk pada September 2022.
Dalam acara tersebut, mereka mendeklarasikan kedaulatan sepihak terhadap tanah leluhurnya. Deklarasi itu juga dilangsungkan bertepatan dengan pengambilalihan Kaledonia Baru ke tangan Prancis pada 24 September 1853.
Melansir RFI, acara tersebut dihadiri oleh 200 orang, termasuk 17 petinggi dari Suku Kanak yang merupakan warga asli Kaledonia Baru. Terdapat pula perwakilan dari Fiji, Maori, dan Vanuatu yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
