Rayakan Penangkapan Maduro, 60 Orang Ditangkap di Nikaragua
- Otoritas Nikaragua menangkap 60 orang tanpa perintah pengadilan
- Trump klaim membatalkan serangan kedua terhadap Venezuela
- Venezuela bebaskan sejumlah tahanan politik, termasuk warga asing
Jakarta, IDN Times - Kelompok hak asasi manusia melaporkan bahwa otoritas Nikaragua telah menangkap sedikitnya 60 orang karena diduga merayakan atau menyatakan dukungan atas penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo, diketahui merupakan sekutu setia Maduro, yang ditangkap bersama istrinya oleh personel militer Amerika Serikat (AS) di Caracas pekan lalu. Maduro kini menghadapi tuduhan narkoba dan kepemilikan senjata di pengadilan New York.
"Sejak penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sedikitnya 60 penangkapan sewenang-wenang telah terjadi atas dugaan mendukung operasi tersebut," tulis LSM Blue and White Monitoring, yang mengumpulkan laporan pelanggaran hak asasi manusia di Nikaragua, dalam unggahannya di platform media sosial X.
Kelompok itu menyatakan bahwa hingga Jumat (9/1/2026), sebanyak 49 orang masih ditahan tanpa kejelasan informasi mengenai status hukum mereka. Sementara itu, sembilan orang telah dibebaskan dan tiga lainnya sempat ditahan sementara.
1. Otoritas dituding lakukan penangkapan tanpa adanya perintah pengadilan
Blue and White Monitoring mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan itu dilakukan tanpa perintah pengadilan.
“Gelombang penindasan baru ini dilakukan tanpa perintah pengadilan dan hanya didasarkan pada ekspresi pendapat: komentar di media sosial, perayaan pribadi, atau tidak mengulangi propaganda resmi,” ungkap kelompok itu.
Menurut Confidencial, surat kabar Nikaragua yang diterbitkan di luar negeri, penangkapan itu dilakukan di bawah status siaga yang diperintahkan oleh Murillo usai penangkapan Maduro, termasuk pengawasan di lingkungan permukiman dan media sosial. La Prensa, surat kabar lokal lainnya, menyebut penangkapan itu terjadi akibat unggahan yang mendukung operasi AS tersebut.
2. Trump klaim batalkan serangan selanjutnya terhadap Venezuela
Sebelumnya, pada Jumat, Presiden AS, Donald Trump mengklaim telah membatalkan serangan gelombang kedua terhadap Venezuela. ia mengatakan, keputusan itu diambil setelah negara Amerika Selatan itu bersedia bekerja sama dengan AS dalam hal infrastruktur minyak dan telah membebaskan tahanan politik.
“Ini adalah sebuah isyarat yang sangat penting dan cerdas. Amerika Serikat dan Venezuela bekerja sama dengan sangat baik, terutama terkait pembangunan kembali infrastruktur minyak dan gas mereka dalam bentuk yang jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih modern," tulis Trump di Truth Social.
Ia tidak menjelaskan mengenai rencana serangan lanjutan tersebut, tapi mengatakan bahwa armada angkatan laut AS di Karibia akan tetap berada di kawasan demi tujuan keamanan.
Dalam pertemuan dengan para pelaku industri minyak AS di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa AS akan menjual hingga 50 juta barel minyak Venezuela dan menentukan perusahaan-perusahaan mana yang dapat berinvestasi di negara tersebut.
“Salah satu alasan mengapa sebelumnya Anda tidak bisa masuk adalah karena tidak ada jaminan dan tidak ada keamanan. Namun sekarang Anda memiliki keamanan penuh. Anda berurusan langsung dengan kami. Anda sama sekali tidak berurusan dengan Venezuela. Kami tidak ingin Anda berurusan dengan Venezuela," kata Trump kepada para eksekutif, dikutip dari The Guardian.
3. Venezuela bebaskan sejumlah tahanan politik
Pada Kamis (8/1/2026), Venezuela mengumumkan pembebasan sejumlah besar tahanan politik terkemuka, termasuk beberapa warga asing. Mantan kandidat oposisi Venezuela, Enrique Márquez, termasuk di antara mereka yang dibebaskan.
“Semuanya sudah berakhir sekarang,” kata Márquez dalam sebuah video, yang menunjukkan dirinya ditemani istrinya dan anggota oposisi lainnya yang dibebaskan, Biagio Pilieri.
Kementerian Luar Negeri Spanyol juga mengonfirmasi pembebasan lima warga negaranya, termasuk aktivis Spanyol–Venezuela, Rocío San Miguel, yang telah dipenjara sejak Februari 2024 atas tuduhan merencanakan pembunuhan Maduro, dilansir dari Al Jazeera.
Namun, sehari pembebasan tersebut, organisasi hak asasi manusia hanya dapat mengonfirmasi sekitar selusin pembebasan. Mereka pun mendesak pemerintah agar membebaskan seluruh tahanan politik, yang diperkirakan berjumlah 800-1.000 orang.
“Dalam banyak kasus, para pejabat mengaku tidak mengetahui adanya perintah pembebasan; dalam kasus lainnya, meskipun mengakui pengumuman resmi, mereka menunjuk pada dugaan ketiadaan surat perintah pembebasan,” kata Komite untuk Pembebasan Tahanan Politik dalam sebuah pernyataan.
