Redakan Unjuk Rasa Pelajar, Prancis Rombak Sistem Seleksi Masuk Kuliah

27 Oct 2026, 20:06 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Redakan Unjuk Rasa Pelajar, Prancis Rombak Sistem Seleksi Masuk Kuliah

Bendera Prancis (magnific.com/user6702303)

Intinya Sih

Pemerintah Prancis akan merombak sistem seleksi kuliah daring Parcoursup mulai 2027 dan menggantinya penuh pada 2028, setelah demonstrasi pelajar menuntut transparansi pendidikan.
Aturan baru mewajibkan kampus menjelaskan kriteria dan penolakan, menambah 15.000 kursi, membatasi kelas satu SMA menjadi 28 siswa, serta menaikkan beasiswa mengikuti inflasi.
Pelajar mengkritik algoritma Parcoursup yang dianggap tertutup dan diskriminatif; sejumlah kelompok tetap melanjutkan protes karena janji 15.000 kursi jauh dari tuntutan 250.000 kursi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis berjanji akan mengganti sistem seleksi masuk perguruan tinggi daring, Parcoursup, pada 2028. Kebijakan ini diumumkan pada Senin (26/10/2026) demi meredakan aksi unjuk rasa pelajar yang telah berlangsung selama berminggu-minggu terkait sistem pendidikan dan lonjakan biaya hidup.

Gelombang demonstrasi di berbagai wilayah tersebut menuntut proses seleksi universitas yang lebih transparan serta perbaikan fasilitas belajar. Menanggapi situasi ini, pemerintah membuka ruang dialog bersama perwakilan kelompok pelajar guna menampung aspirasi yang berkembang.

1. Rencana perombakan sistem seleksi mulai 2027

Menteri Pendidikan Tinggi Prancis, Philippe Baptiste, mengumumkan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru akan dirombak mulai 2027 sebelum resmi dihapus setahun kemudian.

"Perubahan besar pada sistem ini akan mulai berlaku pada 2027, sebelum diganti sepenuhnya setahun kemudian," ujar Baptiste, dilansir ABC News.

Aturan baru tersebut mewajibkan kampus memaparkan kriteria seleksi secara transparan serta memberikan penjelasan tertulis yang jelas bagi calon mahasiswa yang ditolak. Selain itu, pemerintah berjanji menyediakan 15.000 kursi tambahan di perguruan tinggi pada periode 2027 hingga 2028, membatasi kapasitas maksimal 28 siswa per kelas untuk tingkat satu SMA, serta menaikkan beasiswa mengikuti laju inflasi.

2. Kritik pelajar terhadap sistem seleksi Parcoursup

Parcoursup merupakan portal daring nasional untuk memproses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi di Prancis. Kementerian Pendidikan Tinggi mencatat rekor sebanyak 1,05 juta pendaftar memanfaatkan portal ini sepanjang 2026.

Meski melayani jutaan calon mahasiswa, sistem ini menuai banyak protes. Para pelajar menilai mekanisme seleksinya tertutup sehingga memperkecil peluang mereka untuk diterima di jurusan pilihan.

Aktivis pelajar juga menyoroti sistem algoritma seleksi yang dianggap diskriminatif secara sosial dan merugikan pendaftar dari keluarga berpenghasilan rendah.

3. Rencana unjuk rasa lanjutan dari serikat pelajar

Sebelum kementerian menggelar konferensi pers pada Senin sore, perwakilan siswa tingkat sekolah menengah sempat bertemu langsung dengan Perdana Menteri Sébastien Lecornu di Matignon. Kendati menyambut baik beberapa tawaran solusi dari pemerintah, dua kelompok pelajar menegaskan bahwa aksi protes di jalan tetap akan berjalan.

Perwakilan kelompok Renouveau Lycéen, Nathanaël Combary, menyampaikan bahwa mereka berhasil mendorong pemerintah merespons keluhan siswa, meski solusi tersebut dinilai belum menyeluruh. Sementara itu, aliansi Mouvement Cachan 94 memandang langkah kabinet belum menyentuh akar permasalahan.

"Kami hanya menerima sedikit sekali dari apa yang sebenarnya kami tuntut," tegas perwakilan Mouvement Cachan 94, Clément Vieillot.

Vieillot membandingkan tuntutan mereka akan ketersediaan 250.000 kursi baru di universitas dengan janji pemerintah yang hanya menyiapkan 15.000 kursi. Oleh karena itu, aliansi pelajar telah menyusun agenda unjuk rasa susulan untuk terus menekan pemerintah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.