Sah! Pelaku Online Scam di Myanmar Terancam Hukuman Mati

Anggota parlemen dari majelis rendah, Aye Chan, mengatakan ketentuan hukuman mati tetap dimasukkan dalam naskah akhir undang-undang yang disahkan. Menurut dia, pembahasan di parlemen tidak menghasilkan banyak perubahan dibandingkan rancangan undang-undang yang telah dipublikasikan pada Mei lalu.

“Tidak banyak perubahan signifikan dari rancangan undang-undang yang diajukan. Bagian-bagian penting dari rancangan tersebut tetap dipertahankan,” kata Aye Chan dikutip dari AFP.

Dalam rancangan undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan, penyiksaan, penahanan secara melawan hukum, atau perlakuan kejam untuk memaksa seseorang melakukan penipuan daring dapat dijatuhi hukuman mulai dari 10 tahun penjara hingga penjara seumur hidup maupun hukuman mati.

Selain itu, bagi tindak penipuan daring yang menyebabkan korban meninggal dunia, aturan tersebut menetapkan bahwa pelaku akan dijatuhi hukuman mati. Sementara operator pusat penipuan daring dan pelaku penipuan mata uang kripto dapat dikenai hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Myanmar selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pusat berkembangnya industri penipuan daring di Asia Tenggara. Kompleks-kompleks penipuan, terutama di wilayah perbatasan, diketahui menargetkan korban dari berbagai negara melalui modus penipuan investasi, romansa, hingga mata uang kripto.

Sejumlah warga negara asing yang telah dipulangkan juga mengaku menjadi korban perdagangan orang dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan tersebut. Mereka melaporkan mengalami penyiksaan apabila tidak memenuhi target yang ditetapkan operator.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam laporan terbarunya menyebut sindikat yang berasal dari China menjadi kekuatan utama di balik industri penipuan siber di kawasan. Mereka mengoperasikan kompleks penipuan berskala besar di Myanmar, Kamboja, dan Laos.

Menurut UNODC, perang saudara yang masih berlangsung di Myanmar menciptakan kondisi yang memudahkan kelompok-kelompok kriminal membangun dan menjalankan operasi penipuan di kawasan konflik.

Pemerintah Myanmar sebelumnya telah berjanji meningkatkan pemberantasan penipuan daring setelah mendapat tekanan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China.

Namun, UNODC menilai operasi penegakan hukum yang dilakukan selama ini belum mampu membongkar jaringan penipuan secara menyeluruh. Razia yang dilakukan justru membuat para pelaku memindahkan operasi mereka ke wilayah lain di kawasan.

Laporan UNODC menyebut penindakan terhadap pusat-pusat penipuan seperti KK Park dan Shwe Kokko di dekat perbatasan Thailand telah mendorong sebagian operator memindahkan aktivitasnya ke Kamboja.

Anggota majelis tinggi Myanmar, Naw Yuzana Wah, mengakui pemberantasan industri penipuan menghadapi tantangan besar karena melibatkan banyak kelompok bersenjata.

“Karena banyak kelompok dan organisasi bersenjata yang terlibat, kami menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi,” ujar Naw Yuzana Wah.