Sekjen PBB Pastikan Hadir di KTT G20 Bali!

19 Sep 2022, 16:35 WIB

Menlu RI Retno Marsudi bersama Sekjen PBB Antonio Guterres. (dok. Kemlu RI)

Jakarta, IDN Times - Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya pada High Level Week (HLW) Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di Markas Besar PBB di New York.

Pertemuan dengan Sekjen PBB ini membahas berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama, termasuk Presidensi Indonesia di G20.

Sidang ke-77 Majelis Umum PBB dibuka pada 13 September 2022. Sementara, High Level Week (HLW) berlangsung tanggal 20-26 September 2022 di Markas Besar PBB. Tema HLW tahun ini adalah “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges."

1. Sekjen PBB hadir di KTT G20

Default Image IDN

Menlu Retno menjelaskan mengenai persiapan KTT G20 di Bali 15-16 November 2022 mendatang. Dia menyampaikan apresiasi atas konfirmasi kehadiran Sekjen PBB di KTT G20, dua bulan lagi.

“Menlu Retno juga sampaikan mengenai pentingnya KTT G20 dapat menghasilkan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi dunia,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, Senin (19/9/2022).

2. Membahas urgensi di Myanmar

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Selain itu, Menlu Retno juga melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan Myanmar. Keduanya memiliki keprihatinan dan kekecewaan yang sama terhadap Junta Militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk 5 Point of Consensus (5PC) yang telah dimandatkan oleh Pemimpin ASEAN, April 2021.

Sekjen PBB menyampaikan kembali dukungannya terhadap 5PC ASEAN. Komunikasi dan koordinasi Indonesia dengan PBB akan semakin intensif mengingat Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.

3. Tanggapan Kemlu soal diangkatnya lagi isu Papua di SMU PBB

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, pada sesi media briefing Kemlu RI di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (12/9/2022). (IDN Times/Vanny El-Rahman)

Sementara itu, SMU PBB kerap menjadi kesempatan bagi negara Pasifik dan Melanesia untuk menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Isu tersebut juga digunakan oleh mereka untuk mendukung referendum atau pemisahan Papua dari Indonesia.

“Dalam 6 tahun terakhir, beberapa negara Pasifik selalu berbicara di Sidang Umum PBB ‘atas nama teman-teman Papua’. Saat ini tinggal satu yang selalu menyuarakan (Vanuatu), klaim sepihak dari mereka (bahwa katanya Papua) ingin melepaskan diri dari Indonesia,” kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat.

Menanggapi dinamika tersebut, Tri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ambil pusing. Sebab, pemerintah telah melakukan berbagai kemajuan di Papua. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI juga semakin erat menggandeng negara-negara Pasifik sebagai mitra.