Jakarta, IDN Times - Sebanyak 49 orang tewas dan 33 lainnya mengalami luka-luka akibat penyerangan kelompok bersenjata di sebuah komunitas peternak Sudan Selatan pada Kamis (27/8/2026). Insiden berdarah ini memicu kekhawatiran terkait memburuknya stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah setempat kini tengah berkoordinasi secara intensif guna menangani dampak peristiwa kemanusiaan ini dan mencegah meluasnya konflik horizontal di tengah masyarakat.
Aksi penyergapan mematikan tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 waktu setempat di wilayah Tonj North, Negara Bagian Warrap. Kelompok bersenjata yang teridentifikasi berasal dari Negara Bagian Unity menyerbu permukiman secara mendadak saat warga sipil sedang menggembalakan ternak mereka.
Serangan terorganisasi ini langsung memicu bentrokan sengit yang menelan puluhan korban jiwa di lokasi kejadian. Pemerintah daerah memastikan tenaga medis telah dikerahkan ke lapangan untuk memberikan pertolongan darurat kepada puluhan korban luka.
"Serangan itu dilancarkan oleh jaringan kriminal lintas batas yang bersenjata," kata Menteri Informasi Negara Bagian Warrap, William Wol Mayom Bol, dilansir dari Al Jazeera.
Konflik mematikan antarkomunitas peternak di Sudan Selatan pada dasarnya berakar dari persaingan ketat dalam memperebutkan lahan gembala dan sumber air. Ketersediaan sumber daya alam yang makin terbatas akibat kondisi lingkungan membuat gesekan sosial antarwilayah hampir tidak terhindarkan.
Situasi ini diperparah oleh maraknya kepemilikan senjata api ilegal di tangan warga sipil. Faktor persenjataan tersebut menyebabkan setiap insiden penjarahan ternak selalu berakhir dengan tingginya angka korban jiwa dan memicu gelombang pengungsian penduduk lokal yang kehilangan tempat tinggal.
"Penyerangan ini merupakan sebuah serangan brutal yang dilakukan terhadap kamp peternak," ujar William.
Pemerintah Negara Bagian Warrap dan Unity kini menjalin kerja sama intensif untuk memburu jaringan kriminal yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Tantangan keamanan teritorial ini muncul tepat di tengah persiapan pelaksanaan pemilihan umum presiden perdana dalam sejarah Sudan Selatan.
Otoritas berwenang terus mengupayakan penegakan hukum secara maksimal agar situasi tetap kondusif menjelang pesta demokrasi berskala nasional tersebut. Masyarakat setempat juga diimbau untuk tidak melakukan aksi balasan mandiri yang dapat memperkeruh suasana.
"Saya meminta semua pihak menahan diri saat kedua pemerintah negara bagian menjalin kerja sama untuk membawa para pelaku ke jalur hukum," tutur William.