Suriah Upayakan Kesepakatan dengan Israel Tanpa Korbankan Dataran Golan

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres kembali menyampaikan sikap lembaganya mengenai status Dataran Tinggi Golan dalam kunjungan resmi. Dikutip Jerusalem Post, Guterres mengatakan PBB mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Suriah.

Pernyataan itu menegaskan sikap PBB yang tetap mempertahankan status hukum wilayah sengketa tersebut.

Al-Sharaa juga menyatakan pemerintahannya tak berencana melakukan intervensi militer ke Lebanon dan memilih berdiskusi dengan otoritas negara itu untuk menyusun langkah praktis membantu keluar dari krisis. Wilayah Lebanon selatan masih diduduki Israel setelah pertempuran berbulan-bulan dengan kelompok Hizbullah.

Pemerintah Lebanon saat ini berupaya merebut kembali wilayahnya sekaligus memegang monopoli penuh atas kepemilikan senjata. Sejalan dengan langkah tersebut, al-Sharaa menyatakan dukungan agar kewenangan atas senjata serta keputusan perang dan damai sepenuhnya berada di tangan negara Lebanon.

Menurut al-Sharaa, krisis di Lebanon membutuhkan pendekatan yang mencakup aspek politik dan ekonomi, bukan hanya keamanan. Ia juga memperingatkan bahwa meluasnya konfrontasi yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran berisiko memicu dampak regional yang serius karena situasi di Lebanon turut berpengaruh terhadap Suriah.

Al-Sharaa menilai pemulihan ekonomi Suriah belum akan berjalan optimal apabila AS dan negara lain hanya mencabut sanksi ekonomi tanpa menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Ia juga mengakui pelaksanaan kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi di wilayah utara dan timur mengalami keterlambatan, meski pemerintah tetap berkomitmen menjalankan perjanjian tersebut.

Untuk menangani warisan konflik periode 2011–2024, al-Sharaa mengumumkan pembentukan komite khusus yang menangani kasus orang hilang. PBB memperkirakan jumlah korban hilang dipaksa mencapai 100 ribu jiwa, sedangkan Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang memperkirakan angkanya sekitar 300 ribu jiwa dan komite tersebut ditargetkan bekerja sesuai standar internasional melalui kerja sama dengan negara-negara yang memiliki keahlian di bidang itu.