Thailand Akan Hukum Pengguna dan Penjual Vape di Sekitar Sekolah
Jakarta, IDN Times - Pemerintah kota Bangkok mengumumkan inisiatif baru yang ketat untuk memberantas penjualan dan penggunaan vape atau rokok elektrik di sekitar sekolah. Pihaknya menargetkan 100 persen lingkungan bebas asap rokok dan narkoba di dalam dan di sekitar sekolah di seluruh ibu kota Thailand.
Rencana ambisius tersebut diluncurkan pada 25 Februari pada pertemuan Pusat Operasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika Bangkok (BMA-NSOC) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bangkok, Thavida Kamolvej.
Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran anak-anak yang semakin mudah mendapatkan vape, khususnya melalui platform daring, dilansir The Straits Times pada Senin (3/3/2025).
1. Keseriusan pemerintah Bangkok atasi vape hingga narkoba
Pada pertemuan itu, agenda utama mencakup pembaruan berbagai program anti-narkoba, seperti kompetisi media kreatif berbasis TikTok yang bertujuan meningkatkan kesadaran, dan laporan situasi narkoba terkini di Bangkok.
Laporan kemajuan juga disajikan pada pusat rehabilitasi sosial kota, pencairan anggaran, proyek penguatan masyarakat, dan pemantauan berkelanjutan terhadap tren kratom, ganja, dan rokok elektrik.
Fokus utama diskusi adalah peningkatan penggunaan rokok elektrik yang mengkhawatirkan di kalangan anak muda. Para pejabat pun menyatakan keprihatinan khusus atas vape sebagai pintu gerbang menuju penggunaan narkoba yang lebih serius.
2. Hentikan semua penjualan rokok elektrik legal dan ilegal di lingkungan sekolah
Untuk mengatasi hal itu, Bangkok mengerahkan polisi kota untuk patroli dan operasi, guna mencegah penjualan rokok elektrik dan narkotika lainnya secara ilegal kepada anak-anak.
Nantinya, yang akan jadi prioritas utama adalah menghentikan semua penjualan rokok elektrik baik yang secara eceran maupun yang sembunyi-sembunyi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tahap awal ini akan diikuti dengan tindakan keras di seluruh kota, guna memastikan penegakan yang kuat terhadap peraturan baru tersebut.
Awalnya, harus ada larangan total terhadap penjuala vape legal dan ilegal di area tersebut dengan rencana perluasan ke lokasi lain untuk memastikan tindakan tegas diambil. Selanjutnya, koordinasi antarlembaga dan pembagian informasi yang efektif.
3. PM Thailand serukan amandemen UU terhadap penggunaan dan bisnis vape
Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, telah memerintahkan para pejabat untuk mengintensifkan pemberantasan rokok elektrik. Dia juga ingin ada perubahan undang-undang (UU) untuk memperberat hukuman di tengah krisis remaja yang menggunakan rokok elektrik dan dugaan korupsi para pejabat yang tengah mendukung bisnis terlarang tersebut.
"Perintah itu dikeluarkan menyusul pengarahan tentang penggunaan rokok elektrik secara nasional dan dampak negatifnya terhadap kaum muda," kata juru bicara pemerintah Jirayu Huangsub.
"Masalah ini telah berkembang hingga pada tingkat, di mana campuran narkotika kuat dibuat untuk disalahgunakan dengan rokok elektrik. Sementara, usia minimum bagi para penyalahguna belum mencapai 14 tahun," sambungnya, dikutip dari Bangkok Post.
Peningkatan tanggapan ini juga merespons keprihatinan publik atau kasus tiga siswi Buri Ram yang telah dirawat di rumah sakit selama seminggu karena komplikasi paru-paru akibat vape.
Sebelumnya, pemerintah telah menyerukan tindakan keras terhadap impor dan penjualan produk vape ilegal. Namun, upaya tersebut tidak efektif dan masalahnya terus meningkat.
