Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Isu Reshuffle Kabinet, PKB Klaim Kontribusi Maksimal untuk Prabowo

Ketua DPP PKB, Daniel Johan (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Ketua DPP PKB, Daniel Johan (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Intinya sih...
  • PKB klaim kontribusi maksimal untuk Prabowo.
  • Berharap semua anggota kabinet solid
  • Kursi Wamenkeu kosong usai ditinggal Thomas Djiwandono.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PKB, Daniel Johan, merespons adanya kabar perombakan kabinet (reshuffle) yang mengemuka belakangan ini. Menurut dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Kendati, ia memastikan, menteri dan wakil menteri dari PKB telah bekerja keras membantu Presiden Prabowo Subianto. Fraksi PKB di parlemen mendukung semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.

“Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

1. Berharap semua anggota kabinet solid

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol)
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol)

Daniel mengatakan, seluruh elemen politik perlu menghormati setiap keputusan yang diambil Presiden. Tak terkecuali jika Presiden melakukan perombakan kabinet.

“PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” kata dia.

Daniel berharap, kabinet solid dan dapat terus bekerja secara optimal dalam membantu Presiden menjalankan program-program pemerintahan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tutur Ketua Komisi IV DPR RI itu.

2. Gerindra bantah Prabowo bakal reshuffle kabinet

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian. (setkab.go.id)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, buka suara terkait isu reshuffle, menyusul kosongnya jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggal Thomas Djiwandono.

Sugiono tersenyum menerima pertanyaan awak media terkait isu rehuffle di Kabinet Prabowo. Namun, ia menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Ya nggak tahu. Itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden. Itu kan haknya Presiden me-reshuffle," kata Sugiono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sugiono mengaku belum mendengar secara langsung kabar perombakan susunan kabinet dalam waktu dekat ini. Ia juga mengatakan, belum ada pembicaraan tentang reshuffle di antara anggota kabinet saat ini.

"Saya belum pernah mendengar. Saya baru dengar sekarang," kata Menteri Luar Negeri itu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Senin (19/1/2026) juga menegaskan, dalam waktu dekat Presiden RI Prabowo Subianto belum berencana melakukan reshuffle.

"Reshuffle? Reshuffle apa? Belum, belum ada," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen.

3. Kursi Wamenkeu kosong usai ditinggal Thomas Djiwandono

Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Diketahui, satu kursi wakil menteri keuangan kini kosong setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI.

"Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral," kata dia dalam konferensi pers.

Thomas menegaskan, telah mengikuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selama proses pencalonan sebagai Deputi Gubernur BI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi IX DPR RI kemarin.

"Saya mengikuti proses fit and proper dengan baik, sesuai dengan semua peraturan yang ada," ujar keponakan Presiden Prabowo itu.

Share
Topics
Editorial Team
Sunariyah Sunariyah
EditorSunariyah Sunariyah
Follow Us

Latest in News

See More

21 Terdakwa Kericuhan Demonstrasi Agustus 2025 Tak Perlu Jalani Pidana

29 Jan 2026, 22:56 WIBNews