AS, Korsel, dan Jepang Bersatu di G20 Tuntut Denuklirisasi Korut

Mengutip Japan Today, penegasan itu muncul di tengah menguatnya spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong Un. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) bulan depan di China, di mana Trump dijadwalkan hadir pada bulan ini.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah menggelar serangkaian KTT bersejarah dengan Kim serta terus menyebutnya sebagai teman. Selain itu, ia juga mengurangi latihan militer gabungan bersama sekutunya, Korsel, dan sempat menyimpang dari kebijakan lama AS terkait pengakuan status nuklir Pyongyang pada tahun lalu.

Berdasarkan informasi dari badan intelijen Korsel, Kim kemungkinan telah menyampaikan posisi Pyongyang mengenai potensi pembicaraan dengan Trump kepada Beijing saat melakukan kunjungan ke kota perbatasan China, Dandong. Sejumlah analis turut menyampaikan penilaian serupa terkait langkah diplomatik tersebut.

Sementara itu di Seoul, Presiden Korsel Lee Jae Myung yang berulang kali menawarkan pembicaraan tanpa prasyarat kepada Pyongyang mengusulkan pendekatan yang berbeda. Pada September lalu, ia menyarankan agar Washington mengupayakan pembekuan program nuklir Korut sebagai imbalan atas keringanan sanksi, alih-alih menuntut penghapusan langsung.

Para pengkritik menilai pendekatan pembekuan tersebut berisiko menerima Korut secara diam-diam sebagai negara bersenjata nuklir. Para analis menambahkan bahwa China mungkin bergerak ke arah yang sama, terlihat dari dihilangnya isu denuklirisasi Korut dari pernyataan resmi setelah pertemuan Kim dengan Presiden China Xi Jinping pada Juni lalu.

Di sisi lain, Korut yang mendapat dukungan dari Rusia dan China telah mengesahkan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir di dalam undang-undang. Pyongyang menegaskan bahwa persenjataan atomnya bersifat permanen dan tidak dapat diubah kembali.

Menanggapi tekanan internasional yang datang, Pyongyang mengecam keras pernyataan bersama kelompok negara pemantau implementasi sanksi tersebut. Pihak Pyongyang menyatakan bahwa sindikat sanksi stereotip dari AS dan Barat tidak dapat mempengaruhi posisi Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK) sebagai negara pemilik senjata nuklir.