Turki Bantah Tuduhan Trump: Kami Tak Berniat Kuasai Suriah
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, pada Rabu (18/12/2024), membantah pernyataan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump soal keterlibatan negaranya di Suriah.
Trump sebelumnya menyebut Turki sebagai negara yang sangat cerdas. Dia mengklaim Ankara telah mengambil alih kekuasaan secara paksa di Suriah dan berhasil mengendalikan kelompok militan yang menggulingkan mantan pemimpin Bashar al-Assad. Trump bahkan menyatakan Turki telah menginginkan Suriah selama ribuan tahun, dilansir Politico.
Pernyataan Trump muncul saat membahas keberadaan 900 pasukan AS yang masih berada di Suriah. Dia membandingkannya dengan keputusannya menarik 5 ribu tentara AS dari Suriah saat masih menjabat sebagai presiden sebelumnya.
1. Turki bantah berambisi menguasai Suriah
Fidan menyatakan bahwa penggambaran situasi di Suriah sebagai pengambilalihan oleh Turki merupakan kesalahan besar. Menurut Fidan, perubahan yang terjadi di Suriah merupakan manifestasi kehendak rakyat Suriah sendiri.
Fidan menolak anggapan bahwa negaranya berambisi menguasai Suriah. Dia justru mengingatkan pentingnya menghindari dominasi kekuatan regional manapun yang selama ini justru memperburuk situasi kawasan.
"Kami tidak berambisi menjadikan Turki sebagai kekuatan regional yang mengendalikan Suriah, karena kami telah belajar banyak dari apa yang terjadi di kawasan kami," kata Fidan, dilansir dari Al Jazeera.
Menurut Turki, kerja sama regional adalah kunci stabilitas kawasan. Solidaritas Turki terhadap rakyat Suriah juga dinilai tidak bisa diartikan sebagai upaya penguasaan.
2. Turki akui pemerintahan baru di Suriah
Melansir France24, Turki memang telah menjadi salah satu pendukung utama kelompok oposisi anti-Assad sejak awal pemberontakan 2011. Ankara telah memberikan berbagai bantuan termasuk menampung para pengungsi dan pembangkang politik dari Suriah.
Turki telah menunjukkan komitmennya mendukung proses transisi politik di Suriah. Kedutaan Besar Turki di Damaskus telah dibuka kembali dan komunikasi dengan pemerintahan baru telah terjalin. Fidan menyatakan bahwa Turki mengakui administrasi baru di Suriah sebagai mitra yang sah.
Fidan menyarankan agar kelompok oposisi Suriah bersatu untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Ia juga menyerukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak untuk rakyat Suriah.
"Kebutuhan mendesak rakyat Suriah tidak bisa ditunda lagi, karena kami harus memulangkan semua pengungsi kembali ke Suriah," ujar Fidan, dilansir Anadolu Agency.
3. Turki minta Suriah segera tangani militan Kurdi
Meski mendukung transisi politik di Suriah, Turki masih menghadapi tantangan keamanan serius dari kelompok YPG (Unit Perlindungan Rakyat) Kurdi. Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan PKK yang masuk daftar organisasi teroris.
Pemerintah Turki mendesak pemerintahan baru Suriah segera menangani masalah pasukan Kurdi di wilayahnya.
"Ada administrasi baru di Damaskus sekarang. Saya pikir masalah ini telah menjadi perhatian mereka sekarang. Jika mereka menangani masalah ini dengan baik, tidak akan ada alasan bagi kami untuk melakukan intervensi," ujar Fidan.
Saksi lokal melaporkan peningkatan jumlah tentara yang berpatroli di sisi perbatasan Turki. Namun, belum ada aktivitas militer tidak biasa yang terlihat meski patroli perbatasan diperketat.
Fidan juga mengusulkan penghapusan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar organisasi teroris. Amerika Serikat sendiri mengakui telah melakukan kontak dengan HTS terkait masa depan Suriah. HTS sebelumnya masuk daftar organisasi teroris asing AS karena afiliasinya dengan Al-Qaeda.
