Rusia Evakuasi Staf Diplomatiknya dari Suriah
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Rusia mengaku telah mengevakuasi sebagian staf diplomatiknya dari Suriah pada Minggu (15/12/2024).
"Penarikan itu dilakukan oleh penerbangan khusus Angkatan Udara Rusia dari pangkalan Udara Khmeimim di Suriah," kata kementerian tersebut, dikutip dari The Moscow Times.
Pesawat angkut Rusia telah meninggalkan pangkalan udara tersebut dalam beberapa hari terakhir sebagai bagian dari evakuasi, menyusul jatuhnya pemimpin Suriah Bashar al Assad. Dia digulingkan pekan lalu usai serangan yang dipimpin oleh pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Assad bersama keluarganya melarikan diri ke Rusia.
1. Penerbangan tersebut juga membawa staf dari misi diplomatik negara lain
Kementerian mengatakan, penerbangan itu tiba di bandara dekat Moskow tanpa merinci berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Penerbangan juga membawa anggota dari misi diplomatik Belarus, Korea Utara, dan Abkhazia, wilayah separatis Georgia yang didukung Moskow.
Meski begitu, kementerian menyatakan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Damaskus akan terus berfungsi.
Menurut gambar dari citra satelit yang diambil oleh perusahaan teknologi antariksa Maxar pada 13 Desember, terlihat Rusia tengah mempersiapkan penarikan peralatan militer dari pangkalan udara Khmeimim. Citra tersebut memperlihatkan setidaknya dua pesawat kargo Antonov An-124 di landasan. Moskow juga telah mengirim beberapa kapal pendarat dan kapal sipil ke Suriah.
2. Masa depan pangkalan militer Rusia di Suriah
Jatuhnya rezim Assad dari tampuk kekuasaan menjadi kemunduran serius bagi Kremlin, yang bersama Iran merupakan sekutu utama mantan presiden Suriah tersebut. Dua negara itu telah melakukan intervensi militer di Suriah sejak 2015.
Nasib dua pangkalan militer Rusia di Suriah, pangkalan angkatan laut Tartus dan lapangan terbang militer Khmeimim, kini menjadi tidak pasti. Situs-situs tersebut adalah kunci bagi Moskow untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah, di kawasan Mediterania, dan hingga ke Afrika.
Seorang juru bicara Rusia mengatakan bahwa Moskow sedang menghubungi otoritas baru di Suriah terkait masa depan pangkalan tersebut.
3. AS bersama negara-negara lain gelar pertemuan bahas Suriah
Radio Free Europe/Radio Liberty melaporkan, HTS di Damaskus telah menunjuk pemerintahan sementara dan pemimpinnya. HTS dan pemerintahan transisi bersikeras bahwa hak-hak semua warga Suriah akan dilindungi.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Millet pada 15 Desember mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken telah berbicara dengan Menlu Inggris David Lammy tentang situasi di Suriah. Keduanya membahas situasi dan prinsip-prinsip yang didukung oleh Washington dan negara-negara di kawasan yang harus ditegakkan selama proses transisi dan pembentukan pemerintahan baru.
AS mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kontak langsung dengan HTS dan pihak-pihak lain. Namun, Blinken menolak untuk membahas rincian kontak tersebut dan mengatakan penting bagi negaranya untuk menyampaikan pesan kepada kelompok tersebut mengenai perilakunya dan bagaimana mereka akan memerintah dalam masa transisi.
Sebelumnya, Blinken menghadiri pertemuan darurat di Yordania yang dihadiri para menteri luar negeri dari Liga Arab, Turki, serta pejabat tinggi dari Uni Eropa dan PBB.
Dalam pertemuan itu, telah disetujui dan menetapkan prinsip-prinsip yang ingin dilihat negara lain dalam transisi politik Suriah. Ini termasuk inklusivitas dan penghormatan terhadap kaum minoritas dan perempuan, juga memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak menguasai negara tersebut.
