Mantan Menlu Thailand: Makin Gaduh Myanmar, Makin Hancur Marwah ASEAN

ASEAN harus berani mengambil tindakan tegas

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya menuturkan, ASEAN selaku organisasi kawasan Asia Tenggara berisiko kehilangan kredibilitas jika gagal menyudahi konflik di Myanmar. ASEAN harus mampu membujuk para jenderal agar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
 
"Tidak ada kredibilitas bagi komunitas ASEAN selama tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawan pengambilalihan militer di Myanmar,” kata Piromya, dikutip dari The Straits Times, Jumat (2/4/2021).
 
"Sekarang, seiring kekejaman yang terjadi di Myanmar, menjadi kewajiban bagi setiap orang, terutama Thailand dan negara anggota ASEAN untuk melakukan sesuatu dengan cara yang terus terang dan mendesak," tambahnya.
 

Baca Juga: Tiongkok Menentang Upaya Pemberian Sanksi kepada Myanmar

1. Mendesak KTT ASEAN segera dilaksanakan

Mantan Menlu Thailand: Makin Gaduh Myanmar, Makin Hancur Marwah ASEANIlustrasi pertemuan di KTT ke-33 ASEAN Singapura (Biro Pers Istana/Laily Rachev)

Langkah awal untuk langkah konkret ASEAN, kata Piromya, adalah menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagaimana yang disarankan oleh Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo.
 
Salah satu fungsi KTT adalah menunjuk utusan atau delegasi atas nama ASEAN sebagai juru diplomasi. Dia adalah sosok yang nantinya akan berkoordinasi dengan seluruh pemilik kepentingan, termasuk Junta Militer, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Sekjen PBB, dan Dewan Keamanan PBB.
 
"(Utusan itu akan) mengirimkan pesan yang kuat kepada Junta untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dan penindasan, dan untuk memulai dialog dengan pemerintah terpilih Myanmar yang sah," katanya.

2. Menitikberatkan peran penting Thailand

Mantan Menlu Thailand: Makin Gaduh Myanmar, Makin Hancur Marwah ASEANPengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Pada kesempatan yang sama, Menlu periode 2008-2011 itu berharap Thailand lebih berani mengambil inisiatif untuk mencegah jatuhnya korban sipil lebih banyak.
 
"Sepuluh tahun lalu, kami adalah bidan demokrasi (di Myanmar). Namun sekarang, (demokrasi) telah direnggut sehingga kita semua memiliki kewajiban, khususnya Thailand, untuk memulihkan demokrasi bagi rakyat Myanmar," ujar Piromya, mengingatkan sepak terjang Negeri Gajah Putih beberapa tahun silam.
 
"Kami adalah bagian dari keluarga yang sama dan bagian dari komunitas internasional, di mana kebebasan, hak asasi manusia, kemanusiaan secara keseluruhan sangat penting," katanya.

3. Junta Militer disebut sebagai akar masalah

Mantan Menlu Thailand: Makin Gaduh Myanmar, Makin Hancur Marwah ASEANKepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Bukan kali pertama Burma berkutat dengan kudeta. Menurut Piromya, sejak Myanmar bergabung dengan organisasi kawasan pada 1997, ASEAN selalu gagal mengonsolidasikan demokrasi Myanmar karena keterlibatan militer. 

Untuk sementara ini, dia meminta agar negara anggota mengambil kebijakan atau tidak melibatkan Myanmar dalam berbagai kesepakatan, sebagai bentuk tekanan kepada Dewan Administrasi Negara.  

"Semua ini (upaya ASEAN dan Thailand) menjadi lelucon selama ada pemerintahan militer di Myanmar, yang bertentangan dengan piagam ASEAN dan juga bertentangan dengan semua perjanjian PBB dan sebagainya," papar dia.
 
Sejauh ini, tercatat 536 orang meninggal akibat bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa yang menolak kudeta militer.
 
“Jadi itu adalah suatu keharusan, itu adalah kewajiban bagi sembilan anggota ASEAN lainnya untuk mendorong kembali keterlibatan militer, memulihkan kredibilitas dan menjadikan (ASEAN) sebagai entitas regional yang layak, jika tidak maka (kredibilitas) akan terus menurun,” dia memperingatkan.

Baca Juga: Lebih dari 520 Orang Tewas, PBB Sebut Myanmar di Ambang Perang Sipil

Topik:

  • Vanny El Rahman
  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya