Wamenlu: Ekonomi Global Harus Lebih Adil untuk Negara Berkembang
- Dalam pidatonya, Wamenlu Tata mencontohkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk nyata transformasi ekonomi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
- Tata menekankan, reformasi sistem ekonomi global harus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh secara mandiri.
- Konferensi Tingkat Menteri UNCTAD dihadiri oleh sekitar 90 menteri dan wakil menteri dari berbagai negara, termasuk Wamenlu Tata yang menghadiri pertemuan tingkat menteri G77 plus China serta melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pejabat
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan, tata kelola ekonomi global perlu dibuat lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan negara-negara berkembang. Pernyataan itu disampaikan dalam Sesi Debat Umum Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) di Jenewa, Swiss, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, transformasi ekonomi global saat ini harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada keuntungan ekonomi semata.
“Transformasi ekonomi global harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuannya bukan semata untuk mengejar keuntungan, tetapi untuk mengangkat harkat kehidupan masyarakat,” ujar Tata, sapaan akrab Arrmanatha, dikutip dari keterangan Kemlu RI, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan bahwa di tengah krisis multidimensi yang melanda dunia, perubahan sistem ekonomi global bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
“Transformasi ekonomi global bersifat eksistensial demi keberlanjutan umat manusia,” tegasnya.
1. Ekonomi berbasis rakyat
Dalam pidatonya, Tata mencontohkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu bentuk nyata transformasi ekonomi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Seperti melalui program Makan Bergizi Gratis, Indonesia menghadirkan transformasi pembangunan melalui nutrisi, memperkuat kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi industri dan digitalisasi yang dijalankan pemerintah juga menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
2. Dorong tata kelola global lebih adil
Tata menekankan, reformasi sistem ekonomi global harus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh secara mandiri. Ia menyebut pentingnya kemitraan yang lebih setara antarnegara untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.
“Negara berkembang harus menjadi bagian dari solusi global, bukan hanya objek dari kebijakan ekonomi dunia,” tegas Tata.
Ia juga menyoroti forum UNCTAD menjadi wadah penting bagi negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan kolektif di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi.
3. 90 Menteri dunia hadir di Forum UNCTAD
Konferensi Tingkat Menteri UNCTAD yang digelar pada 20–23 Oktober 2025 dihadiri oleh sekitar 90 menteri dan wakil menteri dari berbagai negara. Forum ini merupakan ajang tertinggi dalam menentukan arah strategis UNCTAD di masa depan.
Selain berbicara di sesi debat umum, Wamenlu Tata juga menghadiri pertemuan tingkat menteri G77 plus China serta melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pejabat internasional, termasuk Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan.
Menurut Kementerian Luar Negeri RI, keikutsertaan Indonesia di forum ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mendorong sistem ekonomi global yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
