Warga Myanmar Memboikot Siaran Piala Dunia 2026, Kenapa?

Keputusan FIFA yang memberikan hak siar kepada Mytel memicu kemarahan publik yang luar biasa. Berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional langsung melontarkan kritik tajam.

Langkah federasi sepak bola dunia ini dinilai tidak peduli terhadap penderitaan rakyat Myanmar. Saat ini, warga setempat masih terus berjuang keras melawan kekejaman kediktatoran militer.

Juru Bicara Justice For Myanmar, Yadanar Maung, mendesak badan sepak bola tertinggi di dunia tersebut untuk segera membatalkan kerja sama yang disepakati.

"FIFA harus segera mencabut hak siar Mytel. Mereka wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berhenti merusak sanksi internasional yang sedang berjalan," tegas Yadanar Maung, dikutip dari Associated Press.

Kritik serupa juga disampaikan oleh lembaga Burma Campaign UK. Mereka menilai FIFA lebih mementingkan keuntungan finansial semata daripada memikirkan keselamatan para penggemar sepak bola.

Lembaga tersebut sangat menyayangkan kelalaian FIFA. Mereka dianggap gagal melakukan pemeriksaan latar belakang dan rekam jejak mitra bisnisnya secara mendalam.

Mytel adalah perusahaan patungan antara badan usaha militer Myanmar dengan Viettel. Viettel merupakan operator seluler yang dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam.

Seluruh pendapatan dari perusahaan telekomunikasi ini diduga kuat mengalir langsung ke kantong junta. Uang tersebut digunakan untuk mendanai operasional harian serta pembelian persenjataan militer.

Direktur Burma Campaign UK, Mark Farmaner, menegaskan bahwa pemberian hak siar ini secara tidak langsung ikut membantu pendanaan tentara Myanmar.

"Mytel merayakan penghargaan hak siar dari FIFA ini karena mereka tahu hal ini akan memaksa penggemar membeli layanan mereka. Uang dari para penggemar itulah yang nantinya dipakai untuk membeli bom," kata Farmaner.

Selain persoalan dana perang, infrastruktur teknologi milik Mytel dilaporkan digunakan untuk melacak pergerakan para aktivis politik. Kasus penyalahgunaan data pribadi warga ini menjadi alasan utama Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keras kepada Mytel sejak 2025.

"Mytel secara rutin menyerahkan data pribadi pengguna kepada rezim militer. Data ini digunakan untuk mempermudah penangkapan dan penindasan para aktivis di lapangan," tutur Thinzar Shunlei Yi, seorang aktivis demokrasi Myanmar, dilansir The Irrawaddy.

Aksi boikot massal yang dilakukan oleh masyarakat langsung berdampak besar di lapangan. Jumlah penonton siaran resmi pertandingan Piala Dunia 2026 di Myanmar merosot tajam.

Sebagai jalan keluar, para penggemar sepak bola di Myanmar kini saling membagikan panduan teknis. Mereka memanfaatkan koneksi Virtual Private Network (VPN) untuk menonton pertandingan secara mandiri.

Melalui metode jaringan internet khusus ini, warga dapat mengakses siaran pertandingan dari stasiun televisi luar negeri secara gratis.

Langkah mandiri tersebut sengaja dipilih oleh masyarakat sipil. Mereka tetap dapat menikmati turnamen sepak bola dunia tanpa harus memberikan keuntungan finansial bagi rezim militer yang sedang berkuasa.