PBB: Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas 702 Kematian Sipil
- PBB melaporkan militer Myanmar bertanggung jawab atas 702 kematian warga sipil antara Agustus 2025 hingga Januari 2026, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat kekerasan selama periode pemilu.
- Serangan udara menjadi penyebab utama korban sipil dengan 505 orang tewas, merusak permukiman serta fasilitas publik, dan memperburuk situasi hak asasi manusia di tengah proses politik Myanmar.
- PBB menyoroti penurunan bantuan kemanusiaan yang memperparah krisis, menyerukan penghentian permusuhan serta pembatasan pasokan militer untuk melindungi masyarakat terdampak konflik.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan militer Myanmar bertanggung jawab atas sedikitnya 702 kematian warga sipil yang berhasil diverifikasi selama periode Agustus 2025 hingga Januari 2026. Temuan tersebut disampaikan dalam laporan terbaru Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) yang dirilis pada Senin (22/6/2026).
Laporan itu menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga sipil di tengah proses pemilihan umum dan konflik bersenjata yang masih berlangsung. PBB juga meminta komunitas internasional memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
1. Verifikasi PBB mencatat 702 korban jiwa
OHCHR menyebut sedikitnya 702 warga sipil tewas dalam periode enam bulan. Dari jumlah tersebut, 224 korban merupakan perempuan dan 153 lainnya anak-anak. Menurut PBB, angka tersebut adalah jumlah minimum yang telah melalui proses verifikasi. Keterbatasan akses ke sejumlah wilayah konflik membuat pendataan secara menyeluruh sulit dilakukan.
PBB menyatakan seluruh kematian yang berhasil diverifikasi dalam laporan tersebut disebabkan oleh tindakan militer Myanmar.
"Ke-702 korban jiwa itu merupakan tanggung jawab militer Myanmar," kata Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, dilansir Nampa.
Laporan itu juga mencatat peningkatan jumlah korban pada Agustus–September 2025 dan Desember 2025, bertepatan dengan perkembangan proses pemilu serta operasi militer di berbagai wilayah.
2. Serangan udara menjadi penyebab utama korban sipil
PBB menyebut serangan udara sebagai faktor terbesar yang menyebabkan kematian warga sipil selama periode pelaporan. Setidaknya 505 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara, termasuk 175 perempuan dan 112 anak-anak. Operasi tersebut dilakukan menggunakan berbagai sarana, mulai dari jet tempur hingga pesawat tanpa awak.
Menurut laporan PBB, serangan udara tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak permukiman warga dan fasilitas sipil. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menilai penggunaan kekuatan militer selama proses pemilu telah memperburuk situasi hak asasi manusia di Myanmar.
"Militer berusaha memperkuat kekuasaan mereka dengan kekerasan setelah memaksa rakyat pergi ke tempat pemungutan suara. Ini sangat jauh dari pemerintahan sipil yang sesungguhnya," ujar Türk.
PBB menilai kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan warga berpartisipasi dalam proses politik tanpa intimidasi.
3. Penurunan bantuan kemanusiaan memperburuk krisis
Selain kekerasan bersenjata, PBB menyoroti berkurangnya pendanaan kemanusiaan internasional yang berdampak pada layanan bagi masyarakat terdampak konflik.
Sejumlah organisasi lokal dilaporkan terpaksa mengurangi layanan kesehatan dan program perlindungan karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, PBB menyebut masih terdapat pasokan perlengkapan militer dan bahan bakar jet yang mengalir ke Myanmar.
Türk menegaskan bahwa dukungan terhadap program perlindungan masyarakat sipil tetap menjadi kebutuhan mendesak di tengah konflik yang berlanjut.
"Dana untuk upaya perlindungan lokal di banyak wilayah merupakan satu-satunya penghibur dari penderitaan akibat serangan terus-menerus dan serangan sembrono oleh militer. Pengurangan dana ini justru memperparah penderitaan itu," kata Türk.
PBB mendesak penghentian permusuhan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta langkah internasional untuk membatasi pasokan yang dapat mendukung operasi militer dan berpotensi memperbesar risiko bagi warga sipil.
