World Bank Desak Indonesia Kurangi Penggunaan Batu Bara
Jakarta, IDN Times – World Bank mendesak Indonesia untuk mencabut kebijakannya dalam memasok batu bara kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena disebut telah mendorong penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan dalam pembangkit listrik. Desakan itu disampaikan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Kamis (16/12/2021).
Itu dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak investor swasta agar terlibat dalam pengggunaan energi terbarukan guna membantu Indonesia mencapai target netral karbon pada tahun 2060. Desakan itu juga muncul karena kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu pemasok batu bara dan merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.
1. Kewajiban pasokan domestik
Melansir Reuters, Indonesia memiliki kebijakan untuk menyediakan pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Dalam kebijakan ini, perusahaan batu bara harus memasok 25 persen dari produksi tahunan ke PLN dengan harga maksimum 70 Dolar AS per ton.
World Bank mengatakan, kebijakan tersebut secara efektif telah mensubsidi pembangkit listrik tenaga batu bara.
"Ini mendorong lebih banyak konsumsi karbon yang membuat harga terdistorsi dan menghambat transisi ke sumber energi yang lebih bersih," kata Habib Rab, ekonom World Bank Indonesia, seraya menambahkan bahwa kebijakan itu juga mengurangi investasi swasta ke energi terbarukan.
2. Juga menyarankan perubahan syarat kandungan lokal untuk energi
World Bank juga merekomendasikan untuk mengubah persyaratan kandungan lokal minimum untuk proyek energi karena hal ini telah meningkatkan biaya proyek dan menghambat persaingan. Untuk panel surya, Indonesia memiliki persyaratan kandungan lokal minimum 40 persen yang diharapkan dapat ditingkatkan lebih lanjut di masa mendatang.
Menurut mereka, jika hal ini diterapkan, akan ada lebih banyak investor swasta yang ikut dalam transisi energi dan akan berdampak lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lebih lanjut bahwa rumah tangga miskin perlu mendapat perhatian dalam upaya transisi ini karena PLN akan meningkatkan biaya investasi.
3. Empat elemen reformasi kelistrikan di Indonesia
Habib Rab mengatakan, ambisi iklim Indonesia di sektor ketenagalistrikan membutuhkan paket reformasi dan investasi yang komprehensif.
“Ini dapat mencakup empat elemen: memperkuat institusi sektor listrik, memungkinkan investasi swasta dalam energi terbarukan, memastikan keberlanjutan finansial sektor kelistrikan, dan mempromosikan transisi yang adil untuk semua,” kata Rab, dikutip dari laman World Bank.
PLN pada bulan September mengumumkan rencana untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan Indonesia menjadi 25 persen dari bauran energinya pada tahun 2030 dengan tidak lagi menjalankan proyek batubara baru dan berinvestasi dalam tenaga surya dan tenaga air.
Energi terbarukan saat ini menyumbang sekitar 12 persen dari sumber energi Indonesia, sementara batu bara menyumbang sekitar 60 persen.
