Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina mengungkap keterlibatan ribuan tentara Korea Utara dalam perang melawan Rusia. Kehadiran pasukan asing ini menandai eskalasi baru yang kian memperkeruh situasi di kawasan tersebut.
Pengamat militer menilai pergerakan ini berpotensi merusak stabilitas geopolitik regional secara luas. Perkembangan tersebut memaksa negara-negara sekutu untuk mengkaji ulang peta kekuatan keamanan internasional.
Intelijen Ukraina mengonfirmasi ribuan personel tempur asal Korea Utara telah memasuki wilayah kedaulatan Rusia. Jumlah pasukan tersebut dilaporkan terus bertambah dan telah melampaui perkiraan awal.
"Saat ini ada lebih dari 8 ribu tentara Korea Utara di Rusia, dan mereka sedang menyiapkan 10 ribu tentara tambahan," ungkap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dilansir NDTV.
Lembaga pengawas militer memantau ketat pergerakan ini yang diyakini bertugas mempertebal lini pertahanan di perbatasan barat Rusia. Penambahan pasukan secara masif ini mengindikasikan makin solidnya kerja sama militer kedua negara.
Intelijen Ukraina menemukan bahwa pasukan tambahan dari Korea Utara dikirim melalui proses seleksi ketat dengan mengutamakan kesiapan fisik dan kedisiplinan tinggi. Sebelum diberangkatkan, para prajurit wajib mengikuti pembekalan taktis terpusat guna menyelaraskan operasi dengan militer lokal.
Kerja sama kedua negara ini juga mencakup kesepakatan alih teknologi persenjataan modern. Pengalaman di medan tempur dikhawatirkan bakal memperbarui taktik tempur tentara Korea Utara yang berisiko mengancam keamanan global di masa depan.
Analisis Ukraina menunjukkan rencana jangka panjang Rusia dan Korea Utara yang berpotensi melibatkan hingga 50 ribu prajurit. Menghadapi ancaman ini, Ukraina mendesak negara-negara mitra untuk mempercepat pasokan sistem pertahanan udara.
Fokus diplomasi Ukraina kini mengarah ke Korea Selatan agar bersedia menyuplai sistem penangkal serangan udara. Peralatan ini dinilai amat mendesak guna melindungi infrastruktur sipil dari gempuran rudal.
Namun, upaya diplomasi ini terhalang regulasi domestik Seoul yang melarang ekspor senjata mematikan ke wilayah konflik. Hingga kini, Korea Selatan hanya memberikan bantuan kemanusiaan serta peralatan non-tempur senilai 100 juta dolar AS (Rp1,79 triliun).
"Kami tahu konstitusi mereka membatasi hal ini, tetapi kami sangat menginginkan dan mengandalkan kerja sama pertahanan tersebut," harap Zelenskyy.