Mengapa Demonstrasi yang Awalnya Damai Bisa Berujung Rusuh?

Negara wajib untuk menghormati setiap warga negaranya yang menyampaikan pendapat dengan damai. Bahkan negara harus memfasilitasi dan melindungi hak tersebut, kecuali jika ada ancaman terhadap keselamatan atau hak orang lain. Sayangnya, kebanyakan aksi cenderung dibatasi. Walaupun begitu, aparat perlu mempertimbangkan banyak hal.

Idealnya, pihak berwenang justru mencari cara agar membuat aksi lebih aman. Misalnya, berkomunikasi dengan penyelenggara, mengatur lalu lintas atau menyediakan layanan pertolongan pertama, dilansir Amnesty International. Sayangnya, dalam banyak kasus, justru intervensi dari aparat yang memicu kericuhan pada aksi damai.

War Prevention Initiative menganalisis penelitian dari Brandon Ives dan Jacob S. Lewis yang berjudul From Rallies to Riots: Why Some Protestes Become Violent, kemudian disimpulkan bahwa ada dua faktor yang cenderung menyebabkan aksi menjadi rusuh. Apa itu? Aksi protes bisa berubah jadi rusuh jika ada represi dari pemerintah dan jika aksi dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang baik.

Represi dari pemerintah seperti penangkapan peserta aksi, pembubaran secara paksa dan bahkan jatuhnya korban bisa membuat aksi protes berikutnya cenderung berujung rusuh. Kekerasan dalam aksi protes bisa meningkat. Karena represi membuat risiko 'aksi kekerasan' tidak jauh lebih besar dibandingkan 'aksi damai'. Dari sana, mereka yang cenderung menggunakan kekerasan tertarik untuk ikut protes.

Ini menyebabkan peluang terjadinya bentrokan atau kerusuhan jadi lebih tinggi. Sementara itu, aksi protes yang tidak terorganisasi lebih mudah memicu kekerasan dibandingkan yang terorganisasi. Sebab aksi terorganisasi punya struktur yang jelas, tujuannya konkret, para peserta aksi saling mengenal sehingga lebih bisa mengendalikan diri dan mencegah kekerasan terjadi.

Jadi, kerusuhan pada aksi protes bukannya tanpa sebab. Bisa hadir karena adanya represi dari pemerintah dan bergabungnya 'orang-orang' yang cenderung menggunakan kekerasan dalam aksi tersebut.

Kampanye Protect the Protest yang dilakukan oleh Amnesty International juga menyebutkan bahwa cara pemerintah dan polisi menangani aksi protes semakin bergaya militer. Seperti pengadaan pasukan bersenjata dan kendaraan lapis baja. Perlu diingat bahwa militer tidak dilatih untuk menjaga aksi damai, itu adalah tugas kepolisian yang harusnya berfokus pada mediasi dan melakukan de-eskalasi.

Dalam banyak kasus, tindakan tersebut justru dibenarkan dengan alasan bahwa para peserta aksi mengancam keselamatan publik. Itu menyebabkan banyaknya korban cedera atau bahkan kematian di tangan aparat karena penyalahgunaan peralatan polisi standar yang justru membahayakan peserta aksi.

Selama aksi protes yang dilakukan damai dan tidak merugikan, maka negara berhak untuk melindungi hak tersebut. Sayangnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan, justru represi dari pemerintah berpotensi besar mengubah aksi damai berubah jadi rusuh. Selain itu, aksi yang terorganisir punya tujuan jelas dan mampu saling mengingatkan agar kekerasan tidak terjadi.