5 Kontroversi IGRS Komdigi, Jadi Pelaku Spoiler 007: First Light?
- IGRS diperkenalkan Komdigi sebagai sistem rating game nasional, namun menuai kritik karena mekanisme self-assessment tanpa verifikasi membuat hasil klasifikasi usia sering tidak akurat.
- Banyak game populer mendapat label usia keliru hingga status Refused Classification, memicu kebingungan dan protes dari gamer serta menimbulkan dugaan miskomunikasi antara Komdigi dan Steam.
- Celah keamanan di situs IGRS menyebabkan kebocoran data internal developer dan footage game besar seperti 007: First Light, mencoreng citra Indonesia di mata industri global.
Pembicaraan mengenai Indonesia Game Rating System (IGRS) masih belum mereda hingga kini. Sistem tersebut pertama kali diperkenalkan dalam acara BEKRAF Game Prime pada 2016 sebelum kembali diangkat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam ajang Indonesia Game Developer (IDGX) Business & Conference 2025. IGRS sendiri dirancang sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Sayang seribu sayang, ekspektasi tersebut tidak berbuah manis dengan realitas di lapangan. Sejak mulai diterapkan di platform Steam, sistem ini langsung dibanjiri kritik hingga hujatan dari para gamer Tanah Air. Lalu, apa yang membuat IGRS begitu kontroversial, baik di dalam maupun di luar negeri?
1. IGRS mengandalkan self-assesment dan self-declaration tanpa verifikasi
IGRS mengandalkan mekanisme verifikasi berlapis melalui self-assessment dan self-declaration sebagaimana dijelaskan oleh Sonny Hendra Suryana selaku Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi. Developer akan diminta mengisi semacam kuesioner untuk mengidentifikasi isi konten sebelum hasilnya diverifikasi oleh lembaga rating usia. Sebenarnya, mekanisme tersebut sudah dipakai sejak lama oleh Entertainment Software Rating Board (ESRB) dan Pan European Game Information (PEGI).
Lantas, kenapa hasil rating usia IGRS bisa berbeda dengan ESRB dan PEGI? Jawabannya kemungkinan besar terletak pada ketiadaan proses verifikasi yang memastikan jawaban kuesioner benar-benar sesuai dengan isi konten game. Padahal, mekanisme self-assessment dan self-declaration hanya menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi konten, bukan dijadikan acuan utama.
2. Banyak label usia yang tidak sesuai dengan konten game
Imbas dari poin sebelumnya, penerapan mekanisme verifikasi berlapis yang jauh dari kata memuaskan berakibat pada pemberian rating usia yang keliru. Misalnya, A Space for the Unbound (2022) dan Upin & Ipin Universe (2025) yang relatif aman untuk anak-anak justru mendapat label IGRS +18 alias hanya boleh dimainkan oleh orang dewasa. Di sisi lain, game yang berisi konten kekerasan seperti Dead Space (2023) hingga vulgar macam Nukitashi (2023) malah dikategorikan sebagai IGRS 3+ yang artinya boleh dimainkan oleh semua usia.
Kontroversi juga muncul dari penetapan rating Refused Classification (RC) yang diisi oleh banyak game AAA berkualitas. Bagi yang belum tahu, RC diberikan kepada game yang haram beredar di Indonesia karena dianggap melanggar hukum dan norma yang berlaku. Grand Theft Auto V (2013), Clair Obscure: Expedition 33 (2025), Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025), dan masih banyak game-game populer lainnya yang apes menerima rating RC dari IGRS.
3. Dugaan miskomunikasi membuat penerapan IGRS belum matang
Keberadaan IGRS di tengah masyarakat diduga menjadi bukti kalau pemerintah belum sepenuhnya siap mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat. Melalui siaran pers, Komdigi menegaskan bahwa tampilan rating yang muncul di Steam bukanlah hasil verifikasi resmi oleh pemerintah Indonesia. Mereka bahkan meminta klarifikasi dari Steam terkait mekanisme penayangan label rating sembari menelusuri proses integrasi sistem IGRS yang diduga tidak melalui prosedur.
Sejumlah gamer pun dibuat terheran-heran dengan pernyataan Komdigi tadi. Soalnya, pernyataan mereka justru semakin memperkuat spekulasi adanya miskomunikasi yang serius antara Komdigi sebagai pengelola IGRS dan Valve sebagai pengelola Steam. Akibatnya, label IGRS yang telanjur muncul di Steam harus ditarik kembali untuk dievaluasi dan diperbaiki.
4. IGRS menjadi sistem yang membatasi ruang gerak gamer Tanah Air
Komdigi tampaknya masih perlu belajar dari ESRB dan PEGI yang telah lama dipercaya di berbagai negara. Kedua sistem ini sudah dirancang sebagai panduan dalam memilih game yang sesuai dengan usia. Selain itu, ESRB dan PEGI juga berfungsi sebagai acuan dalam proses distribusi serta membantu pengawasan pemerintah dalam menilai konten sebuah game.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa IGRS seharusnya tidak berfungsi sebagai alat pembatas, melainkan pembimbing agar anak-anak lebih bijak dan mandiri dalam memilih game. Jika pendekatan yang terlalu ketat dari IGRS ini terus dilestarikan, bukan tidak mungkin para gamer akan mencari cara ilegal demi mendapatkan game yang mereka inginkan.
5. Celah keamanan IGRS menyebabkan kebocoran informasi rahasia ke publik
Baru-baru ini, IGRS kembali menuai polemik setelah muncul kabar dugaan kebocoran data sensitif. Kabar ini datang dari seorang pengguna Reddit yang tengah mengembangkan frontend alternatif untuk laman IGRS. Alih-alih sekadar melakukan eksplorasi teknis, dirinya malah menemukan celah keamanan yang memungkinkan publik mengakses sejumlah data internal developer secara leluasa.
Berdasarkan berbagai laporan, data yang terekspos mencakup ribuan alamat email milik developer yang berpotensi disalahgunakan untuk serangan siber. IGRS juga dituding sebagai pelaku di balik kebocoran footage dan cuplikan gameplay dari 007: First Light (2026) yang baru akan meluncur ke publik pada 27 Mei mendatang. Selain itu, Assassin's Creed IV Black Flag (2013) versi remake serta dua proyek dari Bandai Namco Entertainment, Echoes of Aincrad (2026) serta Ace Combat 8: Wings of Theve (2026), turut menjadi korban yang membuat mereka menjadi pusat perhatian di berbagai media internasional.
IGRS tak hanya menjadi hantaman bagi komunitas gamer Tanah Air, tetapi juga mengancam citra Indonesia. Tanpa pembenahan yang serius, developer dan distributor asing bisa-bisa enggan memasarkan produknya demi menjaga keamanan data internal. Akibatnya, kredibilitas Indonesia akan tercoreng yang pada akhirnya membuat para gamer Tanah Air merasa dirugikan.
