China Perketat Aturan Keluar-Masuk Negaranya per 15 September

Wisatawan yang mengajukan permohonan untuk masuk, keluar, tinggal, atau menetap di China diwajibkan memberikan informasi yang benar dan sesuai ketentuan hukum. Petugas imigrasi juga dapat meminta dokumen pendukung atau data elektronik untuk memverifikasi identitas, serta tujuan perjalanan.

Artinya, wisatawan sebaiknya memastikan seluruh informasi dalam pengajuan visa maupun dokumen perjalanan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemberian informasi atau dokumen palsu dapat menyebabkan permohonan visa maupun izin masuk dan keluar ditolak.

Dalam aturan baru, wisatawan asing berpotensi dilarang masuk ke China selama 1-5 tahun, jika menggunakan dokumen atau keterangan palsu saat mengajukan visa maupun permohonan masuk. Sanksi serupa dapat diterapkan kepada warga asing yang sebelumnya dihukum, karena pelanggaran tertentu.

Di antaranya seperti masuk atau keluar wilayah China secara ilegal maupun memperoleh dokumen perjalanan dengan cara curang. Oleh karena itu, wisatawan perlu memastikan dokumen seperti paspor, visa, bukti perjalanan, serta informasi mengenai tujuan kunjungan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kebijakan tersebut turut mengatur mobilitas warga negara China yang hendak bepergian ke luar negeri. Pemerintah akan memperkuat sistem peringatan perjalanan bagi warga yang berencana mengunjungi negara atau wilayah dengan risiko tinggi, termasuk kawasan yang tengah dilanda konflik, kejahatan, bencana alam, kecelakaan besar, maupun wabah penyakit menular.

Melalui otoritas imigrasi, pemerintah dapat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama bepergian. Untuk wilayah dengan tingkat risiko yang sangat tinggi atau mengalami peningkatan ancaman terhadap keselamatan, warga juga dapat disarankan untuk menunda atau menghindari perjalanan. Meski demikian, adanya peringatan perjalanan tidak serta-merta melarang warga China keluar dari negaranya.

Salah satu hal yang ramai menjadi perhatian adalah pemeriksaan data elektronik. Dalam aturan baru, petugas imigrasi dan visa dapat meminta data elektronik apabila diperlukan untuk memverifikasi identitas atau tujuan perjalanan seseorang.

Namun, aturan tersebut bukan kebijakan yang memberikan kewenangan untuk memeriksa ponsel wisatawan secara acak. Permintaan data elektronik ini berkaitan dengan proses verifikasi identitas maupun tujuan perjalanan.

Meski prosedur imigrasi diperketat, aturan baru ini tidak secara otomatis membatalkan kebijakan bebas visa yang sudah berlaku. China tetap menjalankan skema bebas visa unilateral bagi pemegang paspor biasa yang memenuhi syarat dari 50 negara, dengan masa tinggal hingga 30 hari.

Program bebas visa transit selama 240 jam bagi warga negara dari 55 negara yang memenuhi ketentuan juga tetap berlaku. Jadi, wisatawan yang memenuhi syarat program tersebut masih dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Aturan baru tidak hanya mengatur wisatawan, tetapi juga pihak yang membantu proses perjalanan. Individu maupun organisasi yang mengeluarkan surat undangan atau dokumen pendukung diwajibkan memastikan informasi yang diberikan benar.

Agen perjalanan dilarang melakukan promosi yang menyesatkan, membuat dokumen palsu, memperoleh visa atau paspor dengan cara tidak semestinya, membocorkan data pribadi, maupun membantu aktivitas lintas batas ilegal. Pelanggaran dapat berujung pada denda, penghentian usaha, pencabutan izin, hingga proses pidana untuk kasus serius.

Sementara itu, penyedia layanan keimigrasian diwajibkan mendaftarkan usahanya kepada otoritas imigrasi setempat. Penyedia baru diberikan waktu 15 hari untuk melakukan pendaftaran, sedangkan penyedia yang sudah beroperasi mendapat waktu 90 hari sejak 15 September.

Dengan berlakunya aturan baru ini, wisatawan yang hendak berkunjung ke China sebaiknya lebih teliti menyiapkan dokumen dan informasi perjalanan. Pastikan seluruh keterangan yang diberikan sesuai fakta, serta ikuti prosedur imigrasi yang berlaku demi kelancaran perjalanan dan liburanmu ke China!