2,2 Juta Penduduk Miskin Ekstrem Ditarget Naik Kelas Tahun Ini
- Tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen menjadi 0,78 persen, dengan target pemerintah mencapai 0 persen pada 2026 melalui optimalisasi program pengentasan kemiskinan nasional.
- Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp503,2 triliun dari APBN dan Rp129 triliun dari APBD yang menjangkau lebih dari 8,5 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia.
- Program pemberdayaan seperti padat karya, UMKM, reforma agraria, serta inisiatif BUMN dan Makan Bergizi Gratis berhasil memperluas akses layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memaparkan angka kemiskinan ekstrem tercatat turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
Dengan penurunan sebesar 0,48 persen tersebut, jumlah penduduk miskin ekstrem saat ini tercatat sebanyak 2,2 juta orang, berkurang dari angka sebelumnya yang mencapai 3,56 juta orang.
"Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029," katanya dalam rapat membahas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza Jamsostek, Senin (27/4/2026).
1. Realisasi bantuan sosial dan anggaran pengentasan kemiskinan
Muhaimin merinci pelaksanaan bantuan sosial yang telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin, atau sekitar 93,6 persen dari target sasaran. Dia menyatakan 56,7 persen dari penerima manfaat mendapatkan lebih dari satu program intervensi.
"Dari segi pembiayaan, APBN kita mengeluarkan tidak kurang dari Rp503,2 triliun, juga disupport oleh APBD kita sejumlah Rp129 triliun. Dan itu semua kita realisasikan dan alokasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan di seluruh tanah air kita," paparnya.
2. Realisasi program pemberdayaan dan layanan dasar
Muhaimin memaparkan ada 2 juta orang yang terlibat dalam program padat karya dan 2 juta debitur baru UMKM yang mengakses permodalan. Selain itu, terdapat 111 ribu pekerja migran yang telah difasilitasi serta pendampingan reforma agraria bagi 28 ribu keluarga.
Pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, dia menyebut 99,4 persen kecamatan kini memiliki puskesmas. Selain itu, 82,3 persen desa memiliki akses layanan pendidikan dasar, sementara 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah.
"10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota/kabupaten, 514 pengurus dan 9.404 pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mendapatkan pelatihan," ujar dia.
3. Program prioritas nasional dan keterlibatan BUMN
Terkait program prioritas nasional, dia menyatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,9 juta penerima manfaat. Dia juga menyebut sebanyak 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.
Di sisi lain, dia menyampaikan data kolaborasi dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari 95 BUMN. Kontribusi tersebut tercatat sebesar Rp811,67 miliar yang menjangkau 381 kabupaten/kota, termasuk 44 wilayah prioritas.
"Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
