28 Perusahaan Masih Beroperasi meski Izinnya Dicabut, Ini Kata Istana

Prasetyo mengatakan, perlu ada penyesuaian dalam beberapa waktu setelah izin perusahaan dicabut. Prasetyo berujar, pemerintah tidak ingin ada karyawan ayng terganggu ekonominya akibat pencabutan izin perusahaan.

"Karena juga perlu kami berikan penjelasan, bahwa atas petunjuk Bapak Presiden proses-proses penegakan hukum, ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo memastikan, pemerintah sedang menggodok tindaklanjut upaya pengalihan perusahaan yang melanggar itu agar aktivitas ekonominya masih bisa berjalan.

"Perlu kami berikan sedikit penjelasan, bahwa sebelum diambil keputusan oleh Bapak Presiden itu sudah ada juga tim yang dalam hal ini dipimpin oleh Danantara yang mengevaluasi dan mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa proses-proses ekonomi di perusahaan-perusahaan tersebut kalau memang itu sesuatu yang harus diteruskan itu tidak berhenti, karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan," kata dia.

Keputusan pencabutan izin diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama kementerian, lembaga terkait, dan Satgas PKH pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran tata kelola lingkungan dan perizinan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sebanyak 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang meliputi hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Enam perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (

Daftar 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH):

Aceh – 3 Unit

1.PT. Aceh Nusa Indrapuri

2.PT. Rimba Timur Sentosa

3.PT. Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat – 6 Unit

1.PT. Minas Pagai Lumber

2.PT. Biomass Andalan Energi

3.PT. Bukit Raya Mudisa

4.PT. Dhara Silva Lestari

5.PT. Sukses Jaya Wood

6.PT. Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara –13 Unit

1.PT. Anugerah Rimba Makmur

2.PT. Barumun Raya Padang Langkat

3.PT. Gunung Raya Utama Timber

4.PT. Hutan Barumun Perkasa

5.PT. Multi Sibolga Timber

6.PT. Panei Lika Sejahtera

7.PT. Putra Lika Perkasa

8.PT. Sinar Belantara Indah

9.PT. Sumatera Riang Lestari

10.PT. Sumatera Sylva Lestari

11.PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun

12.PT. Teluk Nauli

13.PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh – 2 Unit

1.PT. Ika Bina Agro Wisesa

2.CV. Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1.PT. Agincourt Resources

2.PT. North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1.PT. Perkebunan Pelalu Raya

2.PT. Inang Sari.