5.758 Desa Belum Tersambung Listrik, Ini Perintah Prabowo
- Menteri ESDM diperintahkan Presiden Prabowo untuk inventarisasi desa belum berlistrik.
- Target elektrifikasi 5.758 desa dalam lima tahun, program lisdes meliputi pembangunan pembangkit 394 MW dan penyambungan listrik ke 780 ribu rumah tangga.
- Kementerian ESDM memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun, Bahlil menegaskan listrik desa merupakan keharusan dan tanggung jawab negara.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menginventarisasi desa-desa belum berlistrik. Melalui program listrik desa (lisdes) 2025-2029, Kementerian ESDM diminta untuk menyiapkan program terobosan guna membuka akses listrik ke wilayah tersebut.
"Perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," katanya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
1. Target elektrifikasi mencapai 5.758 desa
Bahlil menyatakan, pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik dalam lima tahun ke depan alias di satu periode pemerintahan Presiden Prabowo.
Program lisdes mencakup pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program itu ditujukan agar seluruh masyarakat, termasuk di pelosok, dapat menikmati layanan listrik selama 24 jam.
Program lisdes dijalankan pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk melistriki seluruh pelosok desa dengan pembangunan jaringan distribusi. Hingga akhir 2024, tercatat 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah menikmati listrik.
Selain lisdes, sejak 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu sebagai bagian dari komitmen penyediaan akses listrik berkeadilan.
2. Butuh investasi Rp50 triliun untuk lisdes
Bahlil menekankan energi bukan sekadar kebutuhan, melainkan bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh hingga Papua. Untuk merealisasikan program lisdes, pemerintah memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.
"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," sebutnya.
3. Akses listrik ke desa-desa dilakukan bertahap
Bahlil menegaskan listrik desa merupakan keharusan dan tanggung jawab negara karena hak dasar warga. Dia mengenang masa kecilnya di Maluku Tengah yang saat itu belum memiliki akses listrik.
"Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik, penerangan didapat dari lampu pelita yang jika saya bangun pagi membuat kening saya hitam," tuturnya.
Dia menyatakan tidak ingin ada anak-anak yang mengalami ketiadaan penerangan seperti dirinya dulu. Untuk itu, program lisdes akan dijalankan secara bertahap hingga selesai pada 2029.
"Sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai tahun 2029 selesai," tambahnya.
