76 Tahun RI Merdeka, Jumlah Orang Miskin Malah Bertambah 1,12 Juta

Sepanjang perjalanan 76 tahun Indonesia merdeka, angka penduduk miskin tidak selalu mengalami kenaikan. Pada 2018, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga single digit. Itu merupakan capaian pertama kali pemerintah Indonesia sejak era reformasi.

Data BPS kala itu atau tepatnya Maret 2018, menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia ada pada level 9,82 persen atau menurun 0,30 persen dibandingkan September 2017.

Tingkat kemiskinan single digit pun terus bertahan sepanjang 2018 dengan capaian 9,66 persen pada September. Tren positif penurunan tingkat kemiskinan berlanjut pada 2019.

Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan tercatat ada di level 9,41 persen dan kemudian turun kembali ke angka 9,22 persen pada September.

Namun, perjalanan apik dalam penurunan tingkat kemiskinan tak dapat berlanjut pada tahun berikutnya atau pada 2020. Angka kemiskinan yang berhasil dicatat BPS pada Maret 2020 adalah 9,78 persen atau 0,56 persen lebih tinggi dibandingkan September 2019.

Angka kemiskinan kemudian kembali ke posisi double digit seperti sebelum 2018, yakni 10,19 persen pada September 2020. Kondisi tersebut terlepas dari pukulan telak yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada awal tahun lalu.

Hingga kini, pandemik yang belum usai juga masih membuat tingkat kemiskinan di Indonesia masih ada pada level double digit.

Namun demikian, pengamat perekonomian sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai bahwa pertumbuhan angka kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa dijadikan indikator apa-apa.

"Kenaikan ini lebih disebabkan oleh pandemik yang diharapkan bersifat temporer," ujar dia, kepada IDN Times, Senin (16/8/2021).

Kendati tidak bisa dijadikan indikator apa-apa, Piter menilai bahwa tingkat kemiskinan yang terus naik saat ini harus menjadi sinyal waspada bagi pemerintah. Merdeka selama 76 tahun bukan berarti merdeka secara ekonomi.

Piter mengingatkan bahwa saat ini ada banyak anak bangsa di luar sana yang masih belum beruntung dan malah masuk kategori penduduk miskin serta sangat miskin. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk yang masuk kategori tersebut hingga Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

"Sungguh bukan angka yang kecil, apalagi bila ditambahkan mereka yang rentan dan hampir miskin. Memerdekakan mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh kemiskinan tidak hanya menjadi tugas para pemimpin, tetapi juga tugas kita semua. Ini adalah amanah dari para pendiri bangsa ini," ucap Piter.

Untuk membuat Indonesia menjadi negara yang termasuk lima besar ekonomi dunia, Jokowi mencanangkan Visi 2045 pada 2016 silam. Visi 2045 secara garis besar merupakan cara pemerintah untuk membuat Indonesia mencapai kejayaan pada usia 100 tahun.

Pada 2045 nanti, Indonesia diharapkan memiliki pendapatan per kapita sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah di tahun 2045 diproyeksikan mencapai 82 persen dari total penduduk. Pada saat itu sudah tidak ada lagi penduduk miskin di Indonesia. Seluruh penduduk, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 300 juta jiwa sudah merdeka secara ekonomi.

Namun, Piter menilai bahwa proyeksi tersebut kini justru miskin dukungan, bahkan dari pemerintah sendiri terutama ketika telah mengetahui bahwa banyak proyeksi yang jauh dari kenyataan.

"Untuk mewujudkan visi 2045, ekonomi Indonesia selama periode 2016-2045 harus mampu untuk tumbuh rata-rata 5,7 persen. Sementara seperti kita ketahui selama periode 2016-2020 ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh rata-rata 3,65 persen per tahun," tutur dia.

Pandemik COVID-19 pun kemudian membuatnya semakin parah lantaran membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga 2,07 persen pada 2020 silam.

Tugas pemerintah pun menjadi semakin berat untuk mewujudkan Visi 2045 sebab rerata pertumbuhan ekonomi yang mesti dicapai pemerintah tiap tahunnya adalah 7,75 persen, terhitung sejak 2021 hingga 2045 nanti.

"Dengan masih tingginya kasus COVID-19 saat ini dan perekonomian masih terbatasi oleh pembatasan mobilitas, rasanya mustahil untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 7,75 persen pada tahun 2021. Peluang pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,75 persen hingga tahun 2045 semakin jauh dari harapan," kata Piter.

Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya masalah buat pemerintah dalam mewujudkan Visi 2045. Di sisi lain, reformasi struktural masih menjadi wacana, pemanfaatan bonus demografi hanya menjadi bahan seminar belaka, dan penciptaan lapangan kerja justru semakin minim di tengah tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Hal tersebut, kata Piter, semakin diperparakan dengan daya saing industri yang seperti berjalan di tempat sebagai imbas dari minimnya terobosan-terobosan baru dari kementerian.

Salah satu hal yang menjadi cita-cita berdirinya Republik Indonesia adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bahkan tercantum dalam sila ke-lima di dalam butir-butir Pancasila yang semasa sekolah selalu digaungkan setiap hari Senin.

Berangkat dari itu, sudah sepantasnya pemerintah tak berhenti untuk mewujudkan penduduk Indonesia yang merdeka secara ekonomi dan terbebas dari kemiskinan. Menurut Piter, Visi 2045 sudah tidak relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Namun, hal itu bukan berarti Visi 2045 bisa dilupakan begitu saja.

"Kita mungkin tidak harus menjadi negara yang masuk lima besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Namun, visi memerdekakan seluruh rakyat Indonesia dari kemiskinan pada tahun 2045 harus tetap dipertahankan," ujar dia.

Alih-alih membuang dan melupakan Visi 2045, pemerintah justru harus memperkuat dan menjadikannya sebagai tekad baru.

"Yang sudah tidak relevan diperbaharui, strategi yang terlalu menendang langit dibumikan. Yang harus diutamakan dalam Visi 2045 adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Piter.

Piter pun meyakini seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah di dalamnya masih memiliki banyak waktu guna menyusun strategi paling tepat untuk memerdekaan Indonesia secara ekonomi.

"Apapun strategi yang nanti kita rumuskan, strategi itu harus berjiwakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Visi 2045 harus dicapai bersama-sama. Mari kita akhiri perbedaan. Kita satukan langkah menuju kemerdekaan ekonomi Indonesia," tutur Piter.