Purbaya Mau Investigasi soal KUR: Kalau Ada yang Ribut, Jagain Saya ya!
- Purbaya akan periksa penyaluran KUR apakah ada yang bukan untuk UMKM.
- Purbaya akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal KUR.
- Purbaya Bantah Isu Kuota KUR habis.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana untuk menyelidiki penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah menerima laporan tentang praktik bank yang meminta agunan dari calon debitur, meskipun jumlah pinjaman yang diajukan tidak lebih dari Rp100 juta. Kondisi ini diduga menjadi penyebab banyak pelaku UMKM enggan meminjam dari bank.
“Jika laporan ini benar, ada masalah dalam penyaluran KUR. Saya akan investigasi seperti apa dan jika mereka main-main, kami harus hati-hati,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip pada Kamis (6/11/2025).
1. Purbaya akan periksa penyaluran KUR apakah ada yang bukan untuk UMKM
KUR Agunan adalah program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membutuhkan agunan tambahan untuk pinjaman di atas Rp100 juta. Agunan tambahan ini adalah aset lain yang diserahkan sebagai jaminan selain dari usaha itu sendiri (agunan pokok). Tujuannya adalah untuk menambah modal kerja atau investasi bagi UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak tetapi agunan tambahan belum mencukupi.
Purbaya juga menyebutkan bahwa dalam praktiknya, banyak bank yang menyalurkan KUR bukan untuk kepada UMKM melainkan untuk peminjam lama yang sudah ada di bank tersebut. Padahal kredit yang diberikan itu dengan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan.
“Saya rugi banyak kalau tidak hati-hati. Saya ini pelit, tidak suka rugi. Nanti saya akan periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup, kita bereskan saja. Jadi itu dulu-dulu emang pengen kami periksa tapi itu kan bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak ibu jagain saya ya," tuturnya kepada para pimpinan dan anggota Komisi IV DPD RI pada Senin (3/11/2025).
2. Purbaya akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal KUR
Terkait masalah ini, Purbaya mengungkapkan pihaknya akan menindaklanjuti bersama Kemenko Perekonomian. Langkah itu mengingat penyaluran KUR memang bukan tanggung jawab Kemenkeu, melainkan Kemenko Perekonomian.
Jika praktik tersebut terbukti, oknum yang terlibat dinilai sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR adalah program pemerintah yang seharusnya membantu pengembangan UMKM, bukan menyulitkan mereka.
“Kalau saya bertindak, nanti pasti ada yang bilang, bukan urusan kamu. Tapi biar saja, saya akan tingkatkan pajaknya, supaya hidup mereka jadi sulit. Tapi itu tidak bertanggung jawab. KUR adalah program pemerintah untuk UMKM, kenapa malah dihentikan?” tambahnya.
3. Purbaya Bantah Isu Kuota KUR habis
Purbaya juga membantah isu yang mengatakan bahwa kuota KUR sudah habis. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Masih ada sekitar Rp60 triliun dana KUR yang tersedia.
“Dari catatan yang saya punya, total dana KUR itu mencapai Rp284 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah dialokasikan sebesar Rp228 triliun, jadi masih ada hampir Rp60 triliun yang bisa disalurkan,” jelasnya.
Lebih rinci, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari dana pemerintah hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp217,2 triliun atau setara dengan 77 persen dari target penyaluran tahun ini.
