Ada Tutut Soeharto di 7 Nama Obligor yang Dikejar Satgas BLBI

Nama pertama adalah Trijono Gondokusumo. Dia tercatat memiliki utang sebesar Rp4.893.525.874.669.

Dasar utangnya merupakan akta pengakuan utang (APU). Pada dokumen Satgas BLBI, terdapat informasi bahwa Trijono memiliki jaminan, tetapi jumlahnya tidak cukup.

Nama kedua yang menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI adalah Kaharuddin Ongko. Berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa nasional, Kaharudin merupakan pemilik sekaligus Wakil Komisaris Utama Bank Umum Nasional (BUN).

BUN sendiri merupakan salah satu bank yang mendapat suntikan dana BLBI pada krisis moneter tahun 1997.

Jumlah utang yang ditanggung oleh Kaharuddin adalah sebesar Rp7.831.110.763.791 dan dasar utangnya merupakan Master of Refinancing and Note Issuance Agreement atau MRNIA. Di dalam dokumen, diterangkan bahwa jaminan dari Kaharuddin ada, tetapi jumlahnya tidak cukup.

Kaharuddin sendiri telah diminta untuk mendatangi Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/9/2021) untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C.

Namun, yang bersangkutan diketahui tak kunjung datang memenuhi panggilan tersebut.

Obligor/debitur berikutnya yang masuk dalam prioritas penanganan Satgas BLBI adalah Sjamsul Nuralim. Syamsul tercatat memiliki utang sebesar Rpp470.658.063.577.

Dasar utang tersebut merupakan Laporan Keuangan Bank dan LHP BPK. Di dalam dokumen prioritas penanganan BLBI, Sjamsul disebut tidak memiliki jaminan yang dikuasai, tetapi diperkirakan mempunyai kemampuan membayar.

Sujanto Gondokusumo menjadi nama berikutnya yang menjadi prioritas penanganan hak tagih negara Satgas BLBI. Sujanto tercatat harus melunasi utang sebesar Rp822.254.323.305 sebagai penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Bank Dharmala.

Adapun, yang menjadi dasar utang Sujanto adalah Laporan Keuangan Bank dan LHP BPK. Sujanto, dalam dokumen BLBI disebutkan tidak mempunyai jaminan yang dikuasai, tetapi diperkirakan mempunya kemampuan membayar utang tersebut.

Nama obligor/debitur kelima yang menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI adalah Hindarto Tantular/Anton Tantular.

Utang yang dia miliki tercatat sebesar Rp1.470.120.709.878. Dasar yang menjadi utangnya adalah Laporan Keuangan Bank dan LHP BPK. Di dalam dokumen Satgas BLBI, dia disebut tidak memiliki jaminan yang dikuasai, tetapi diperkirakan memiliki kemampuan membayar utangnya.

Marimutu Sinivasan memiliki utang sebesar Rp31.722.860.855.522 dan
3.912.137.144 dolar Amerika Serikat (AS). Dasar utangnya adalah Surat PPA dan pada dokumen Satgas BLBI diterangkan bahwa yang bersangkutan memiliki jaminan, tetapi jumlahnya tidak cukup.

Menurut keterangan beberapa media massa nasional, Marimutu sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan pada 2006 silam ditengarai berada di India. Marimutu sendiri diketahui telah menyerahkan diri, tetapi tidak ditahan lantaran dianggap sudah terlalu tua usianya.

Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto menjadi obligor/debitur terakhir yang menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI.

Putri tertua mantan Presiden RI ke-2 Soeharto tersebut memiliki utang sebesar Rp191.616.160.497, Rp471.479.272.418, 6.518.926,63 dolar AS, dan
Rp14.798.795.295.

Dalam dokumen Satgas BLBI, Tutut disebut tidak memiliki jaminan aset dan jaminan yang dia punya hanya berupa SK Proyek.

Di sisi lain, terkait beredarnya dokumen tersebut, IDN Times telah mengontak Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban untuk meminta komentarnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, Rionald masih belum memberikan jawaban.