Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Aida Beberkan 8 Program Kerja jika Jadi Deputi Gubernur Senior BI
Calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman. (IDN/Triyan).
  • Calon Deputi Gubernur Senior BI Aida Suwandi Budiman memaparkan delapan program kerja untuk menjadikan BI bank sentral terbaik di negara emerging economies dan mendukung perekonomian nasional.
  • Satu program sinergi menekankan penyelarasan kebijakan BI dan pemerintah pada fiskal-moneter, inflasi, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, struktur ekonomi, serta persepsi positif.
  • Tujuh penajaman kebijakan mencakup bauran kebijakan, reformasi data, pembiayaan nonbank, pasar uang-valas, pembayaran inovatif, pengembangan UMKM, dan penguatan kelembagaan serta SDM BI.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida Suwandi Budiman menyiapkan delapan program kerja jika mendapat amanah untuk menduduki posisi tersebut.

Delapan program kerja itu disusun untuk mewujudkan visi menjadikan BI sebagai bank sentral terbaik di negara-negara emerging economies sekaligus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Aida mengatakan, kebijakan BI harus memiliki kredibilitas dan dapat dibandingkan dengan teori maupun praktik terbaik bank sentral negara lain. Namun, kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian nasional.

“Menjadi bank sentral terbaik di emerging economies karena kebijakan yang dilakukan BI harus comparable dibandingkan dengan teori maupun best practices bank sentral lainnya sehingga kebijakannya kredibel. Tetapi harus tetap relevan dengan kebutuhan perekonomian nasional dan kebutuhan NKRI sehingga harus berkontribusi positif,” ujar Aida dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR, Rabu (26/8/2026).

Delapan program kerja tersebut terdiri dari satu program sinergi dan tujuh program penajaman kebijakan.

Program sinergi diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan BI dan pemerintah dalam lima bidang, yakni fiskal dan moneter, stabilitas inflasi, pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan, struktur ekonomi, serta persepsi positif.

Menurut Aida, kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua motor utama penggerak perekonomian. Karena itu, asumsi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan RAPBN perlu disinergikan dengan otoritas moneter agar BI dapat merespons kebijakan secara tepat.

Sinergi tersebut juga mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan global bond yang berpengaruh terhadap likuiditas rupiah maupun valuta asing (valas).

“Kadangkala, antara otoritas moneter dan fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda. Tapi, yang penting adalah tujuannya sama yaitu menuju stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Aida.

Sementara itu, tujuh program penajaman yang disiapkan Aida meliputi kalibrasi bauran kebijakan BI, reformasi data, perluasan sumber pembiayaan, penguatan pasar uang dan pasar valas (PUVA), sistem pembayaran inovatif, pengembangan UMKM, serta penguatan kelembagaan.

Pertama, kalibrasi bauran kebijakan BI. Kedua, reformasi data yang disesuaikan dengan arsitektur data global. Menurut Aida, perbaikan kodifikasi data diperlukan agar data dapat dimanfaatkan untuk analisis yang lebih digital.

“Ini penting untuk surveilans kita sehingga kita bisa mengetahui optimalisasi penerimaan devisa dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar,” katanya.

Ketiga, memperluas sumber pembiayaan di luar perbankan melalui pendalaman pasar uang. BI juga akan mengoptimalkan penggunaan instrumen pasar uang baru sebagai underlying operasi moneter.

Aida juga mendorong pemanfaatan platform Investor Relations Unit (IRU) dan Regional Investor Relations Unit (RIRU) yang telah dimiliki BI bersama Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.

“Di pusat kita punya link kepada daerah melalui 46 kantor perwakilan di daerah dan lima kantor perwakilan luar negeri dan ini bisa menjadikan platform untuk menjual projek strategis nasional Indonesia,” terang Aida.

Keempat, penguatan kebijakan PUVA melalui diversifikasi penggunaan mata uang lokal untuk meningkatkan volume transaksi di pasar keuangan.

Kelima, mendorong kebijakan sistem pembayaran yang inovatif, khususnya dalam sistem pembayaran lintas negara.

Keenam, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju ekosistem yang terintegrasi. Pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekspor, tetapi juga memperkuat penyerapan tenaga kerja.

Ketujuh, memperkuat bauran kebijakan kelembagaan dengan meningkatkan efisiensi proses bisnis di BI. Selain itu, BI akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Curated For You

Editorial Team

Related Article