Purbaya Buka Keran Anggaran Karhutla: Asal Jangan di-Mark Up!
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mencairkan anggaran penanganan karhutla di Kalimantan melalui BNPB, selama pengajuan wajar dan tanpa mark up.
- Pemerintah membedakan belanja bencana dari belanja rutin karena bencana menyangkut keselamatan masyarakat; BNPB saat ini memiliki alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun.
- Kementerian Kehutanan telah mengajukan tambahan dana dan sebagian sudah dicairkan, sedangkan BNPB belum menyerahkan kebutuhan total sehingga besaran tambahan anggaran belum ditentukan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Purbaya mengatakan, kebutuhan anggaran tambahan untuk penanganan karhutla masih menunggu pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah menyalurkan anggaran penanganan bencana melalui BNPB. Namun, Purbaya mengingatkan agar pengajuan anggaran dilakukan secara wajar dan tidak disertai penggelembungan biaya atau mark up.
"Iya, bebas (berapa pun anggaran) yang diajukan akan dicairkan, asal jangan di-mark up," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
1. Ada pendekatan berbeda sediakan belanja untuk penanganan bencana dan belanja rutin
Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Menurut Purbaya, pemerintah memiliki pendekatan berbeda dalam menyediakan anggaran untuk penanganan bencana dibandingkan dengan belanja pemerintah pada umumnya. Pasalnya, bencana berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat.
"Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak, mengancam kehidupan mereka. Jadi, kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain," jelasnya.
2. BNPB memiliki anggaran Rp5 triliun
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Purbaya menyebut BNPB saat ini telah memiliki alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun. Namun, pemerintah siap menambah anggaran tersebut apabila kebutuhan operasional penanganan karhutla di lapangan meningkat.
"Kita uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Kita sediakan (anggarannya). Mereka kan punya Rp5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti," katanya.
3. Kementerian Kehutanan sudah ajukan penambahan anggaran untuk tangani karhutla
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama) Selain BNPB, Purbaya mengungkapkan Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan tambahan anggaran untuk penanganan karhutla. Sebagian dari tambahan anggaran tersebut bahkan telah dicairkan.
Sementara itu, BNPB hingga kini belum mengajukan tambahan anggaran untuk penanganan karhutla. Oleh karena itu, pemerintah belum dapat memastikan besaran tambahan dana yang akan disiapkan.
"BNPB belum ngasih biaya total. Ya, kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi (karhutla). Ia akan assess ulang. Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh karena Aceh kan masif sekali," ujar Purbaya.
