PHK Tembus 43.805 Orang, Pengusaha Ungkap Masalah yang Harus Dibenahi
- Kemnaker mencatat 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026, sementara Apindo menilai penanganannya harus melampaui sekadar pemantauan angka.
- Apindo meminta pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan usaha, termasuk perizinan dan pasokan gas industri, untuk menjaga operasional perusahaan serta mencegah PHK.
- Menurut Apindo, PHK merupakan opsi terakhir; industri padat karya seperti tekstil dan garmen rentan terdampak masalah bahan baku dan gas industri.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pekerja yang terdampak. Pemerintah juga perlu menyelesaikan berbagai persoalan di sisi hulu, mulai dari perizinan hingga pasokan gas industri, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026.
"Kami sekarang sudah tidak mau lihat cuma data, karena kami melihat adalah bagaimana nih solusi antisipasi kita, jangan sampai PHK itu terjadi," ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
1. Minta pemerintah segera selesaikan masalah debottlenecking
ilustrasi seseorang yang terkena layoff atau phk (pexels.com/Anna Shvets) Dengan kondisi tersebut, Apindo mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan atau debottlenecking yang dihadapi dunia usaha. Penyelesaian persoalan di hulu dinilai dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mencegah PHK.
"Makanya debottlenecking ini kita fokus banget karena banyak PHK itu terjadi karena hulunya tidak bisa diselesaikan. Jadi, saya tidak mau melihat hanya angka, kita mesti melihat bagaimana solusinya," tutur Shinta.
2. PHK adalah opsi terakhir yang bisa dipilih oleh perusahaan
Ilustrasi PHK (freepik.com/freepik) Ia menegaskan, PHK bukan pilihan utama bagi pengusaha. Menurutnya, perusahaan sebisa mungkin akan menghindari PHK apabila persoalan yang menghambat operasional usaha dapat diselesaikan.
"PHK itu selalu adalah opsi terakhir untuk pengusaha, tidak ada yang mau PHK kalau bisa," ucapnya.
3. Industri tekstil dan garmen masih hadapi sejumlah masalah
ilustrasi pabrik garmen (pexels.com/EqualStock IN) Shinta menambahkan, industri padat karya menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian lebih. Industri tekstil dan garmen, misalnya, masih menghadapi sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Menurut dia, industri padat karya sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan pasokan gas industri. Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, dampaknya dapat merembet ke sektor ketenagakerjaan.
"Tekstil garmen, salah satu yang dari dulu masih menjadi isu. Jadi banyak sekali kalau industri padat karya itu kan kaitan dengan ketersediaan bahan baku, kaitan kepada gas industri, ini kan semua besar, jadi tentunya akan sangat berdampak kalau ini tidak diselesaikan," tutur Shinta.
