Hashim Wanti-wanti Jangan Sampai Oknum Nakal Borong Hunian Murah
- Pemerintah dan PT KAI memulai pembangunan dua blok hunian TOD di Manggarai, Jakarta Selatan.
- Hashim Djojohadikusumo meminta pembelian hunian terjangkau diawasi agar tidak diborong atau menggunakan nama orang lain.
- Ia juga menyoroti pentingnya pemeliharaan agar kondisi hunian tetap baik dalam jangka panjang.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan dua blok hunian sebagai bagian dari pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Manggarai, Jakarta Selatan pada Jumat (21/8/2026).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan agar tidak ada pihak yang memborong hunian terjangkau untuk kepentingan pribadi. Dia menegaskan, setiap masyarakat yang berminat harus mendapat kesempatan yang adil untuk memiliki hunian tersebut.
Hashim mengantisipasi pembelian hunian dalam jumlah besar, terutama jika kualitas bangunan dan lokasinya membuat nilai properti meningkat tajam. Dia meminta hal tersebut diperhatikan agar hunian tidak dikuasai pihak tertentu.
"Kita sudah (jadi) orang Indonesia lama. Jangan nanti ada oknum nakal. Karena pasti kita lihat nanti apalagi mutunya begitu bagus. Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan nilai apartemen akan meningkat tajam. Nah, orang-orang kan tidak bodoh. Ya, so ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
1. Jangan sampai hunian dibeli lewat nama orang lain
ilustrasi Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta. (IDN Times/Trio Hamdani) Hashim mengingatkan PT KAI dan pengelola hunian terjangkau untuk mengantisipasi pembelian melalui pihak lain atau menggunakan nama orang lain. Dia mencontohkan, dari 3.000 unit hunian, jangan sampai satu orang membeli ratusan unit dengan menggunakan nama sopir atau pekerja lainnya.
"Dari 3.000 (unit), nanti orang tertentu beli 300 (unit), 500 (unit). Nanti titip siapa? Titip sopirnya. Atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia," ujar dia.
Karena itu, Hashim menilai prinsip yang perlu diterapkan adalah satu peminat mendapat satu hunian agar program tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan.
2. Hashim soroti pemeliharaan hunian
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo. (Dok. Bakom) Selain persoalan kepemilikan, Hashim menyoroti pemeliharaan hunian setelah pembangunan selesai. Dia menilai perawatan dan pemeliharaan masih menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan berbagai proyek di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah dan pengelola tidak cukup hanya memastikan bangunan selesai dengan kualitas baik. Kondisinya juga harus dijaga dalam jangka panjang.
"Titik lemah bangsa Indonesia, menurut saya, saya sudah berbisnis 40 tahun, saya sudah pimpin beberapa perusahaan industri, semen, petrokimia, dan lain-lain, bisnis migas, sudah lama. Titik lemah kita adalah perawatan, pemeliharaan," tuturnya.
3. Harap hunian tetap terawat 10 tahun mendatang
Ilustrasi rusun (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Hashim berharap hunian yang dibangun dalam program pemerintah tetap terawat dan layak ditempati dalam jangka panjang. Dia berharap kondisi apartemen tersebut tetap baik dan Presiden Prabowo Subianto bisa kembali meninjau proyek itu sekitar 10 tahun mendatang.
"Mudah-mudahan 10 tahun lagi, Pak Prabowo bisa berkunjung ke sini, didampingi oleh Pak Ara dan Pak Bobby, kita melihat bahwa nanti apartemen yang kita bangun bersama, itu nanti kondisinya bagus," kata dia.
Dia mengingatkan agar masalah seperti bangunan berkarat dan kebocoran tidak terjadi. Jika pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik, menurutnya, masyarakat yang telah mengeluarkan uang untuk membeli hunian tersebut yang akan dirugikan.
