ilustrasi ekonomi (IDN Times)
Dengan demikian, pemerintah optimis namun tetap waspada menyikapi prospek perekonomian tahun 2023, disisi lain pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk ikut menopang kinerja ekonomi.
Kebijakan tersebut antara lain, pemberhentian kebijakan PPKM yang diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat dan bergeraknya roda perekonomian, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, hingga reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang ditujukan untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Terkait implementasi perizinan usaha berbasis risiko melalui Online Single Submission, lebih dari 3,3 juta Nomor Induk Usaha baru telah diterbitkan.
“Kami telah menyiapkan daftar prioritas investasi. Investor yang berinvestasi di industri prioritas berhak mendapatkan insentif fiskal dan nonfiskal. Selanjutnya, kami terus mengoptimalkan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi,” ungkap Menko Airlangga