Anggaran Bansos di Kemensos, Menkeu: Tak Ada Perubahan Signifikan
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2024.
"Anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional," ucap Sri Mulyani dalam Sidang MK, Jumat (5/4/2024).
1. Rincian anggaran perlinsos 2024 Rp496,8 triliun
Dia menjelaskan bahwa total anggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun.
Rinciannya, yakni Rp75,6 triliun untuk anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.
Kemudian, Rp80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.
"Ini mencakup program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Sedangkan melalui Kemenkes melalui program kartu Indonesia sehat dan Kemenaker berkaitan dengan iuran jaminan kehilangan pekerjaan dan BNPB untuk dana siap pakai bencana," tegasnya.
Adapun Rp340,7 triliun sisanya adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik serta subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), kredit usaha rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.
2. Belanja perlinsos melalui Kemendikbud dan Kemenag naik Rp7,47 triliun
Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami
kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya
kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran.
Belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun.
"Karena adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui BUN atau NonK/L mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR," tutur Menkeu.
3. Ada kenaikan cost dan penambahan penerima KIPK
Dengan demikian, Bendahara Negara memastikan anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional.
Ia menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos.
"Perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)," ucap Menkeu.
