Menko PMK: Bansos yang Dibagikan Jokowi Tak Mungkin Pengaruhi Pemilih
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi menepis narasi yang dibangun oleh tim paslon nomor urut satu dan tiga bahwa distribusi bantuan sosial berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat di Indonesia. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengunjungi seluruh wilayah di Indonesia dan membagikan bansos di sana. Muhadjir juga membantah tujuan utama Jokowi mengunjungi satu daerah beberapa kali semata-mata untuk mendistribusikan bansos.
"Kalau menurut saya kok ada daerah yang sering dikunjungi oleh presiden, maka kemungkinan besar di situ ada proyek strategis nasional (PSN) yang diberikan kepada daerah itu," ujar Muhadjir ketika menjawab pertanyaan hakim konstitusi, Saldi Isra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat (5/4/2024).
Ia ditanya alasan Jokowi lebih sering mengunjungi wilayah Jawa Tengah untuk membagi-bagikan bansos. Saldi menunjukkan peta distribusi bansos yang didalilkan oleh pemohon satu dan dua.
Menurut Muhadjir, cara Jokowi blusukan ke sejumlah daerah bukan merupakan hal baru. Justru, kata mantan Mendikbud itu merupakan pola kepemimpinan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan pengalamannya bekerja satu periode di kabinet Jokowi.
"Pak Presiden selalu bagi-bagi KIP (Kartu Indonesia Pintar) ke daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa memang (program) ter-deliver di lapangan. Bapak Presiden selalau menekankan pentingnya agar segera (memanfaatkan) dana belanja APBN di awal tahun," tutur dia.
Itu sebabnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diberikan pada November di tahun sebelumnya. Agar program bisa dimulai pada Januari di tahun selanjutnya. Salah satu program yang dimasukan ke dalam DIPA adalah distribusi bansos.
Muhadjir juga menyebut Jokowi diklaim sengaja turun ke lapangan untuk mendapatkan umpan balik dari pihak yang merupakan sasaran bansos itu. Oleh sebab itu, ia mengaku sering mengumpulkan hingga 1.000 orang untuk dapat bertemu Jokowi. Tujuannya agar bisa berdialog langsung dengan mantan Wali Kota Solo itu.
"Taruh lah Beliau mengunjungi 100 titik, Beliau akan membagikan PKH (Program Keluarga Harapan). Itu ada 10 juta penerima keluarga manfaat. Kalau 40 titik? Taruh lah (bertemu) 2000 orang di satu titik. Berarti kan bertemu berapa orang? Hanya 800 ribu," katanya.
Dalam pandangannya tidak mungkin 800 ribu orang yang ditemui Jokowi lalu dapat mempengaruhi pilihan ratusan juta rakyat Indonesia lainnya. "Terlalu muskil kalau 100 kunjungan secara simbolis untuk membagikan bansos kemudian berpengaruh secara nasional. Itu saya kira, it doesn't make sense!" ujarnya lagi.
Namun, pernyataan Muhadjir itu justru berbuah teguran dari Ketua MK, Suhartoyo. Ia dianggap memberikan pendapat bukan data.
"Mohon bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suhartoyo di ruang sidang MK.
Selain Muhadjir, ruang sidang MK juga mendengarkan keterangan dari tiga menteri lainnya yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
