Antrean BBM Memadati Iran, Harga Bahan Bakar Terancam Naik

Pemerintah Iran menyatakan belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar, sembari membuka kemungkinan adanya penyesuaian struktural pada kebijakan BBM. Kepala Kantor Presiden Iran, Mohsen Haji-Mirzaei, menyampaikan di televisi negara bahwa kuota bensin akan dikurangi sampai tingkat tertentu, dengan harga BBM bersubsidi tetap dan harga nonsubsidi dinaikkan setelah rincian kebijakan selesai dikaji.

Haji-Mirzaei menyebut pengurangan kuota menjadi hal yang pasti tanpa perubahan harga untuk jatah tersebut, sedangkan pembelian bensin di luar kuota akan dikenakan tarif lebih tinggi, dilaporkan National Times. Kebijakan itu disampaikan ketika gangguan pasokan berlangsung di tengah sanksi baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan sehari sebelumnya.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menguraikan rencana tekanan ekonomi terhadap Iran yang ditujukan untuk memutus jalur ekonomi penyokong rezim tersebut. Sanksi sekunder itu mencakup aset digital, sektor teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran Iran serta entitas di Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Eropa, dengan setiap negara diberi batas waktu untuk menghentikan hubungan ekonomi dengan Teheran, sementara Uni Emirat Arab telah mengumumkan penghentian hubungan perdagangan dan keuangan dengan Iran.

Warga Teheran menyampaikan kekhawatiran atas himpitan ekonomi yang muncul dari persoalan pasokan bahan bakar dan sanksi yang datang bersamaan. Makelar properti Mehdi Yazdian (55) menggambarkan kondisi.

"Masyarakat dirugikan, baik mereka yang berkecukupan secara finansial maupun yang lemah secara finansial. Ya, sanksi-sanksi ini berdampak, namun wajar saja, rakyat kami tangguh," kata Yazdian, dikutip The Straits Times.

Guru bahasa Inggris Kia Farahani (45) mengatakan dirinya sama sekali tidak takut terhadap perang karena menganggap tanah tersebut milik mereka. Ia menilai konflik kali ini akan lebih bersifat ekonomi dan membuat masyarakat merasakan tekanan berat, sehingga berpotensi memicu gelombang protes kembali.

Perekonomian Iran memang sudah dihantam inflasi tinggi sebelum konflik meluas setelah aksi unjuk rasa anti-pemerintah memuncak pada Januari. Kelompok hak asasi internasional menyebut penumpasan aksi tersebut menewaskan ribuan orang, sedangkan pemerintah Iran menuding kekerasan itu sebagai aksi terorisme yang disetir AS dan Israel.

Eksekusi yang berkaitan dengan protes musim dingin tersebut mendapat kritik tajam dari Presiden AS Donald Trump.

"Ini adalah krisis kemanusiaan dengan proporsi yang sangat besar, dan harus dihentikan, SEKARANG," kata Trump di Truth Social.

Upaya diplomatik tetap berjalan ketika tekanan ekonomi terhadap Iran kian mengencang. Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, diminta membawa pesan dari Trump sebelum bertolak ke Teheran. Pakistan menginginkan Iran membuka Selat Hormuz serta menghentikan serangan dan aksi proksinya terhadap negara tetangga dan pelayaran internasional sebagai imbalan pelonggaran sanksi AS.

Menteri Luar Negeri Oman, Badr Al Busaidi, bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Teheran untuk membahas pembentukan koridor navigasi sementara di Selat Hormuz. Kedua pihak juga membahas kesepakatan proyek bersama pembersihan ranjau di selat tersebut, sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menyebut sanksi AS sebagai langkah sepihak dan menekankan kondisi Selat Hormuz perlu dikembalikan seperti sebelum krisis.

China, yang menjadi pembeli utama minyak Iran, menolak sanksi baru tersebut dan berjanji mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya. Menteri Perekonomian Iran, Ali Madanizadeh, menegaskan pemerintah telah mengantisipasi langkah AS tersebut, mengantongi rencana dua tahun untuk menghadapinya, dan memprediksi kekalahan lain bagi Washington.

Pakar ekonomi yang berbasis di Teheran, Saeed Laylaz, menilai kebijakan tersebut sejalan dengan strategi tekanan maksimum AS yang sudah berlangsung lama. Ia menyebut AS tidak memiliki kartu baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya, sementara isolasi bertahun-tahun justru meningkatkan swasembada Iran, meski ia meragukan tata kelola internal serta kemampuan otoritas dalam meredam inflasi dan persoalan ekonomi domestik lainnya.

Harga minyak turun sekitar tiga persen menjadi di bawah 90 dolar AS per barel (setara Rp1,6 juta) untuk patokan internasional Brent setelah para pelaku pasar menilai risiko serangan baru terhadap Iran mereda. Gambar yang dirilis AFP memperlihatkan antrean panjang kendaraan mengular di SPBU Teheran, sementara Departemen Luar Negeri AS menyesuaikan jumlah personel di pos diplomatik kawasan Timur Tengah.

The New York Times melaporkan Washington mulai bersiap mengembalikan para diplomat ke kedutaan besar yang sempat dievakuasi sebelum dan selama konflik, yang berpeluang dimulai secepatnya pekan ini. Iran tetap menjadi produsen minyak utama dunia, namun terus berkutat dengan ketidakseimbangan antara tingginya konsumsi bensin domestik dan kapasitas penyulingan dalam negeri.