AS Hapus Suriah dari Daftar Terorisme, Era Baru Perekonomian Dimulai
- Amerika Serikat mencabut Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada 24 Agustus 2026, mengakhiri status sejak 1979 yang menghambat ekonomi, diplomasi, bantuan, investasi, dan akses keuangan global.
- Presiden Ahmad al-Sharaa serta pejabat Suriah menyambut keputusan itu sebagai momentum keluar dari isolasi, mempercepat rekonstruksi nasional, dan memulihkan ekonomi warga setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.
- Pemerintah Suriah menargetkan integrasi ekonomi global, investasi asing, teknologi modern, serta sistem keuangan terpercaya, sambil memperluas kemitraan diplomatik untuk menghadapi tantangan penyatuan dan pembangunan pascaperang.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mencabut Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada Senin (24/8/2026) waktu setempat. Langkah dari Washington ini mengakhiri penetapan status hukum yang telah membendung perekonomian serta diplomasi Suriah sejak 1979. Status hukum tersebut selama puluhan tahun menjadi hambatan utama bagi masuknya bantuan kemanusiaan internasional, investasi asing, hingga integrasi Damaskus ke dalam sistem keuangan global.
Keputusan tersebut disambut antusias oleh otoritas baru di Damaskus di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad al-Sharaa. Pemerintah Suriah menilai pemulihan status ini sebagai momentum krusial untuk mengakhiri isolasi internasional serta memicu proses rekonstruksi nasional pascaruntuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Perubahan kebijakan internasional ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi warga yang terdampak konflik berkepanjangan.
1. Pemerintah Suriah sebut keputusan Amerika Serikat sejarah baru
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa melakukan kunjungan ke Presiden Russia Vladimir Putin pada Januari 2026. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas keputusan pencabutan status tersebut. Seperti dilaporkan A News, melalui sebuah video yang diunggah di platform X pada Selasa (25/8/2026) dini hari, al-Sharaa menyebut keputusan itu sebagai momen bersejarah bagi rakyatnya untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah.
"Hari ini, Suriah melepaskan noda hitam dari pundaknya dan merobek dengan tangannya sendiri lembaran dari masa lalunya yang menyakitkan, untuk melangkah ke ruang baru pembangunan, rekonstruksi, dan pembinaan," ujar al-Sharaa. Dalam seruannya kepada warga, al-Sharaa menegaskan bahwa sanksi dan pembatasan yang selama ini menghimpit rakyat kini telah resmi diangkat.
Keterangan senada diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani yang menyebut langkah Washington sebagai "pencapaian sejarah yang sangat penting". Seperti dilaporkan INQUIRER.net, Shaibani menilai keputusan ini mencerminkan komitmen tegas dari negara Suriah yang baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Penetapan status terorisme pada masa lalu ia sebut sebagai dampak dari kebijakan rezim lama dan bukan kehendak rakyat Suriah.
2. Peluang emas pemulihan ekonomi dan sistem keuangan
ilustrasi grafik ekonomi (pexels.com/Monstera Production) Menteri Keuangan Suriah Mohammed Barnieh menyambut positif keputusan pembatalan status sponsor terorisme yang telah lama dinantikan tersebut. Dia menilai langkah diplomatik ini membuka pintu lebar bagi Suriah untuk terintegrasi kembali ke dalam sistem ekonomi dan keuangan global, menarik investasi asing, serta membawa teknologi modern untuk mendukung peluang pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Sentral Suriah Safwat Raslan mengapresiasi pencabutan status tersebut sebagai langkah bersejarah yang mengembalikan posisi alami negara dalam sistem ekonomi global. Seperti dilaporkan INQUIRER.net, Raslan menjelaskan bahwa pihak bank sentral sedang bekerja keras membangun sistem keuangan yang modern dan terpercaya agar mampu memanfaatkan setiap peluang ekonomi yang muncul.
Pemulihan sektor finansial diharapkan dapat memfasilitasi integrasi ekonomi Suriah secara lebih luas. Masuknya investasi asing dan penerapan teknologi modern diproyeksikan mampu mempercepat rekonstruksi infrastruktur publik serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pascakonflik.
3. Komitmen kemitraan global hapus jejak masa lalu
ilustrasi peta wilayah Timur Tengah (pexels.com/Lara Jameson) Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menegaskan kesiapan pemerintahannya untuk terus menjalin kerja sama diplomatik yang erat dengan berbagai negara. "Di bawah arahan Presiden Ahmed al-Sharaa, kami akan melanjutkan upaya untuk mengatasi warisan isolasi serta memupuk lingkungan yang didasarkan pada transparansi, kepentingan bersama, dan rasa hormat," tulis Shaibani di platform X.
Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Suriah Tom Barrack memberikan pandangan positif terhadap perubahan peta politik dan diplomasi di Damaskus. Dia menilai penghapusan status tersebut sebagai "langkah menentukan dalam perjalanan luar biasa Suriah dari keterasingan menuju kemitraan, dan dari sumber terorisme menjadi mitra yang berkomitmen dalam perang global melawannya."
Pemerintah baru di Damaskus kini menghadapi tantangan besar untuk menyatukan dan membangun kembali Suriah setelah lebih dari satu dekade perang saudara yang berakhir dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 lalu.
