APBN Bayar Rp219,8 Triliun Subsidi Kompensasi Listrik, BBM, Elpiji
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mencapai Rp219,8 triliun hingga September 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pembayaran ini terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik yang realisasinya mencapai Rp77,9 triliun.
"Artinya dalam setiap bulan pemerintah membayar subsidi dan kompensasi ini sebesar Rp8,7 triliun per bulan, yang dinikmati oleh 39,5 juta pelanggan dan 48,2 juta pelanggan kompensasi," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (25/10/2023).
Dengan demikian, 48,2 juta pelanggan yang sebetulnya bayar listrik masih diberikan keringanan dengan subsidi dan kompensasi.
1. Subsidi elpiji 3 kg sudah dibayarkan Rp46,5 triliun
Masyarakat menikmati elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah, dengan nilai subsidi mencapai Rp46,5 triliun. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp5,2 triliun.
"Jadi tiap bulan keluarkan Rp5,2 triliun agar masyarakat bisa memasak dengan elpiji 3 kg dengan harga yang masih sangat terjangaku dan belum berubah meskipun harga minyak dan gas alami perubahan," tegasnya.
2. Realisasi subsidi dan kompensasi BBM capai Rp95,4 triliun
Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi BBM sudah mencapai Rp95,4 triliun, artinya pemerintah mengeluarkan anggaran ini sebesar Rp10,6 triliun per bulan.
Adapun volume subsidi BBM tahun ini mencapai 11.799,2 ribu kilo liter, dan untuk kompensasi sebesar 11.489,3 ribu kilo liter.
3. Gejolak global picu kenaikan harga minyak dunia
.jpg)
Lebih lanjut, Menkeu mengaku ketidakpastian global yang meningkat seiring eskalasi perang Israel dan Hamas telah mengerek harga minyak dunia. Lantaran posisi palestina berada di zona middle east produksi minyak dunia.
"Sesudah harga minyak turun sekarang menembus lagi di harga 90 dolar per barel. Ini bukan hanya masalah suplai dan demand, melainkan psikologi karena adanya perang," jelasnya.
Ia merinci, harga gas global mengalami kenaikan meski secara year to date minus 29,6 persen, namun masih ada kecedeurngan naik. Kemudian coal selama ini turun menjadi 63,6 persen.
"Ini pengaruhi APBN cukup besar sebab coal sumbangkan pajak dan PNBP dan bahkan juga bea keluar jika diterapkan," ujarnya.
