Kadin China Surati Prabowo, Minta Perbaiki Iklim Usaha terkait DHE-SDA

Jakarta, IDN Times - Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dengan tembusan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan perbaikan iklim usaha di Indonesia, yang dinilai semakin menantang bagi perusahaan investasi asal China.

Dalam surat itu, para pelaku usaha China menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Indonesia selama ini terhadap kegiatan investasi mereka. Mereka menyebut telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun, mereka menilai dalam beberapa waktu terakhir muncul berbagai hambatan serius dalam dunia usaha. Mulai dari regulasi yang dianggap terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, hingga dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh pihak berwenang.

Menurut isi surat tersebut, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis dan menurunkan kepercayaan investor jangka panjang terhadap Indonesia. Di sisi lain, soal kenaikan pajak dan pungutan, termasuk royalti sumber daya mineral yang disebut mengalami kenaikan berulang. Selain itu, perusahaan juga mengeluhkan tingginya intensitas pemeriksaan pajak serta denda yang mencapai puluhan juta dolar AS.

Mereka juga menyoroti kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mewajibkan eksportir menyimpan 50% devisa di bank milik negara selama minimal satu tahun. Kebijakan ini dinilai dapat mengganggu likuiditas dan operasional jangka panjang perusahaan.

Sektor nikel juga menjadi perhatian utama. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kuota bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dipangkas hingga lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu industri hilir, termasuk sektor kendaraan listrik dan baja nirkarat.

Selain itu, Kamar Dagang China juga menyoroti perubahan aturan Harga Patokan Mineral (HPM) oleh Kementerian ESDM yang kini memasukkan komponen kobalt, besi, dan mineral lainnya dalam perhitungan. Perubahan ini disebut memicu kenaikan biaya hingga 200 persen.

Mereka memperingatkan bahwa kenaikan tersebut dapat meningkatkan kerugian operasional, mengganggu rantai pasok, serta memengaruhi investasi, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 pekerja di sektor nikel.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China juga mengkritik penegakan hukum di sektor kehutanan yang dinilai terlalu ketat. Salah satu perusahaan disebut dikenai denda hingga 180 juta dolar AS terkait izin kawasan hutan.

Mereka juga menyebut adanya penghentian proyek besar, termasuk pembangkit listrik tenaga air, yang dituding berdampak pada kerusakan hutan dan banjir.

Di sektor ketenagakerjaan, proses pengurusan visa kerja asing dinilai semakin sulit, mahal, dan dibatasi, termasuk pembatasan lokasi kerja yang dianggap menghambat mobilitas tenaga ahli. Selain itu, mereka juga menyoroti rencana kebijakan lain seperti potensi bea ekspor tambahan, pengurangan insentif kendaraan listrik, serta evaluasi insentif kawasan ekonomi khusus.

Dalam bagian akhir surat, Kamar Dagang China menilai kebijakan di Indonesia kurang stabil dan tidak konsisten, sementara penegakan hukum di berbagai sektor dinilai kurang transparan dan memiliki ruang diskresi yang besar. Mereka juga mengeluhkan terbatasnya saluran pengaduan serta lambatnya respons instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan investasi.

Karena itu, mereka meminta pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang lebih stabil, adil, transparan, dan dapat diprediksi, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kamar Dagang China menyatakan optimistis terhadap potensi kerja sama Indonesia–China dan menyebut siap terus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.