Satgas Debottlenecking Klaim Percepat Investasi Rp516 Triliun

Menteri Keuangan gelar Sidang Debottlenecking di Kemenkeu. (IDN Times/Triyan).

Purbaya menjelaskan, dari total potensi percepatan investasi sebesar 30 miliar dolar AS, sekitar 22 miliar dolar AS di antaranya telah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas investasi dan perekonomian nasional.

Menurut dia, Satgas Debottlenecking membantu menyelesaikan hambatan pada sejumlah proyek strategis yang selama bertahun-tahun tertahan akibat persoalan birokrasi dan izin usaha.

Pemerintah menilai langkah ini menjadi bagian penting dalam memperbaiki iklim investasi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang perdana penyelesaian hambatan usaha berdasarkan aduan pelaku usaha yang masuk melalui kanal debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). (Dok/Istimewa).

Selain proyek yang telah dipercepat, pemerintah juga menyoroti proyek investasi besar di wilayah Sumatra dengan nilai sekitar 40 miliar dolar AS atau setara Rp688 triliun yang hingga kini belum berjalan.

Purbaya memastikan pemerintah akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek tersebut setelah pengaduannya masuk ke Satgas Debottlenecking.

“Nanti ada lagi proyek di wilayah Sumatera, nilainya mungkin mencapai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun tidak berjalan. Kita akan percepat penyelesaiannya begitu pengaduannya masuk ke kanal ini,” katanya.

Pemerintah menilai proyek-proyek besar yang tertunda harus segera dieksekusi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Ilustrasi investasi (freepik.com)

Purbaya berharap keberadaan Satgas Debottlenecking mampu mengubah persepsi investor global terhadap iklim investasi di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk untuk mengurai berbagai hambatan investasi yang selama ini dinilai memperlambat realisasi proyek, mulai dari masalah perizinan hingga lemahnya koordinasi antarinstansi.

Pemerintah juga menggelar sidang rutin setiap pekan untuk membahas pengaduan pelaku usaha. Dalam satu pekan, satgas dapat menangani satu hingga empat kasus hambatan usaha.

Menurut Purbaya, mekanisme kerja satgas dirancang efektif dan transparan. Sidang bahkan digelar terbuka agar seluruh pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

“Ada beberapa pihak yang ingin mengadu, tetapi tidak ingin prosesnya disiarkan. Nanti akan kami lihat kasus per kasus. Jika memang tidak perlu disiarkan secara langsung, tidak masalah. Kami akan menyesuaikan mekanisme dengan kebutuhan dan permintaan,” bebernya.

Sejak dibentuk pada akhir 2025, Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan terkait kendala investasi dan hambatan usaha.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 kasus telah dibahas secara terbuka dan 45 kasus dinyatakan selesai.

“Hingga hari ini terdapat 142 pengaduan yang telah disampaikan melalui saluran ini. Sebanyak 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan transparan, bahkan 45 di antaranya telah berhasil diselesaikan. Pembahasan dilakukan setiap minggu,” ujar Purbaya.

Pemerintah menegaskan upaya debottlenecking menjadi bagian dari strategi menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, efisien, dan kondusif.

Selain menyederhanakan birokrasi, pemerintah juga mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proyek investasi tidak lagi tertahan dalam proses administrasi yang panjang.

“Dengan perencanaan investasi yang lebih baik, sektor swasta dan pemerintah dapat bergerak selaras dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Saya mengajak investor global untuk berinvestasi secara aktif di negara yang memiliki prospek dan menjanjikan dan kepemimpinan yang kuat,” kata Purbaya.