Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana memanfaatkan atau memindahtangankan aset negara di DKI Jakarta senilai Rp300 triliun. Pemanfaatan aset negara itu merupakan salah satu upaya mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Ada Rp300 triliun yang kita perkirakan bisa kita manfaatkan," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).
Secara keseluruhan, aset negara di DKI Jakarta nilainya diperkirakan tembus Rp1.400 triliun. Namun, tak semua aset akan dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan IKN.
"Dari catatan kami yang di Jakarta ada aset pemerintah sekitar Rp1.400 triliun, tapi dari itu yang bisa nanti dikategorikan idle, ini angkanya masih belum fixed," tutur Rionald.
Dia menjabarkan, ada aset-aset negara yang akan tetap dipertahankan di Jakarta. Artinya, tidak akan dimanfaatkan atau dialihtangankan untuk mendanai pemindahan IKN. Sebab, aset-aset itu masih dibutuhkan beroperasi di Jakarta.
Contohnya begini, misal Istana Negara atau rumah ibadah yang punya pemerintah, atau kanwil-kanwil yang tetap harus ada di Jakarta," ucap dia.
Meski begitu, Rionald menegaskan nilai aset negara yang akan dimanfaatkan atau dipindahtangankan itu belum final. Pihaknya masih melakukan penilaian terhadap aset-aset negara di Jakarta.
Adapun pemanfaatan atau pemindahtanganan aset-aset negara di Jakarta akan dilakukan setelah mekanisme pemindahan IKN sudah jelas.
"Manakala perpindahannya sudah jelas, maka terhadap aset tersebut bisa dilakukan pemanfaatan. UU sendiri menyatakan bentuknya ada dua bisa pemanfaatan dan bisa pemindahtanganan, tapi pada dasarnya kami ingin memastikan yang optimal yang diperoleh oleh negara," ujarnya.