Bahlil Respons Aduan SPBU Swasta ke BKPM soal Kepastian Usaha
- Bahlil menegaskan pentingnya menghargai investasi swasta dan mematuhi regulasi yang ada.
- Kuota impor BBM untuk SPBU swasta sudah ditambah menjadi 110 persen pada tahun 2025.
- BKPM fokus pada memberikan kepastian bagi investor, baik PMA maupun PMDN, untuk memastikan kelangsungan investasi di sektor energi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi perusahaan swasta yang mengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang meminta kepastian terkait investasi di Indonesia.
Hal itu seiring dengan isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. Mereka lantas melakukan pertemuan yang diwadahi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Mohon maaf, ada masalah apa dengan investasi?" kata Bahlil di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (10/10/2025).
1. Hargai investasi tapi harus patuh aturan
Bahlil menegaskan menghargai setiap investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Namun, mereka tetap diwajibkan mengikuti regulasi yang ada. Hal itu ditegaskan untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan.
"Jadi gini ya, menyangkut dengan swasta ya, kita menghargai semua investasi yang ada, tapi juga swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya," ujarnya.
2. Kuota impor buat swasta sudah ditambah
Bahlil menyampaikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta telah diberikan sebesar 110 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kuota tersebut seharusnya sudah cukup.
"Semuanya kita kasih, bukan nggak kita kasih. Jadi apanya, 110 persen itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasi yang kita halangi?" ucapnya.
3. BKPM tekankan kepastian investasi
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu sebelumnya mengundang Dirjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta pelaku usaha SPBU swasta.
Todotua menegaskan, kementerian tidak mengurusi kebijakan teknis, melainkan fokus pada memberikan kepastian bagi investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
"Jadi, kita berkumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha swasta ini kepada Kementerian Investasi," kata Todotua dikutip dari ANTARA.
Pemerintah, kata dia, menekankan negara hadir untuk menjamin kelangsungan investasi dan memfasilitasi kepastian bisnis di sektor energi.
