Bahlil Temui Menhan dan Panglima TNI Bahas Tambang Timah
- Rapat fokus pada penataan izin usaha pertambangan timah di Bangka Belitung, dengan 89% IUP dikuasai oleh PT Timah sebagai BUMN.
- Implementasi penataan tambang timah harus melibatkan koperasi dan UMKM, serta memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat setempat.
- Bahlil tidak tahu mengapa tidak ada Kapolri dalam rapat yang diundang oleh Menhan terkait masalah timah di Bangka Belitung.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas masalah tambang timah di Bangka Belitung dalam rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto.
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya penataan agar pengelolaan timah di daerah itu lebih tertata. Dia menegaskan, dirinya hadir hanya sebagai peserta rapat yang diundang.
"Saya tahunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan ini kan dalam rangka penataan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
1. Penataan IUP untuk perkuat PT Timah
Rapat tersebut menitikberatkan pada upaya penataan izin usaha pertambangan (IUP) timah di Bangka Belitung. Dia menuturkan, 89 persen dari total IUP timah di wilayah itu dikuasai oleh PT Timah sebagai badan usaha milik negara (BUMN).
"PT Timah kita harus perkuat karena 89 persen dan total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN," ujarnya.
2. Dorong keterlibatan masyarakat di tambang
Bahlil mengatakan, implementasi penataan tambang timah harus tetap melibatkan masyarakat. Dia menyebut, koperasi dan pelaku UMKM perlu menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah.
"Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah," kata dia.
Selain itu, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat dalam pengelolaan tambang.
3. Tak tahu menahu kenapa tak ada Kapolri
Terkait rapat, Bahlil mengaku tidak tahu menahu mengapa tidak ada Kapolri. Dia menegaskan, undangan rapat berasal dari Menhan, sehingga dia tidak mengetahui siapa saja pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut.
"Karena yang mengundang kan Pak Menhan, jadi saya sebagai peserta rapat yang diundang. Jadi saya nggak tahu siapa-siapa aja yang diundang ya," tambahnya.
.jpg)
