Bangladesh Tinjau Upah Buruh Usai Mogok Massal Lumpuhkan 529 Pabrik

03 Nov 2026, 15:48 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Bendera Bangladesh (unsplash.com/Bornil Amin)

Intinya Sih

Pemerintah Bangladesh membentuk dewan pengupahan dan meminta buruh menghentikan mogok, setelah demonstrasi melumpuhkan lebih dari 500 pabrik pakaian jadi.
Sebanyak 529 pabrik meliburkan produksi demi keamanan, berdampak pada 987.190 buruh, di tengah bentrokan demonstran dengan aparat di Dhaka, Gazipur, dan Ashulia.
Buruh menuntut upah minimum 30.000 taka dari 12.500 taka; gangguan industri garmen mengancam ekspor nasional, pengiriman global, serta sektor yang menyerap 4 juta pekerja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Bangladesh membentuk dewan pengupahan untuk meninjau kembali gaji buruh pakaian jadi pada Minggu (1/11/2026), sekaligus meminta para pekerja menghentikan aksi mogok kerja. Langkah ini diambil setelah unjuk rasa menuntut kenaikan upah melumpuhkan operasional lebih dari 500 pabrik di kawasan industri utama.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ribuan demonstran yang menutup jalan serta melempari petugas dengan batu bata. Sementara itu, pemerintah dan pelaku usaha mengkhawatirkan gangguan rantai pasok pada sektor manufaktur yang menjadi penopang utama devisa negara.

1. Sebanyak 529 pabrik pakaian meliburkan pekerja

Ilustrasi bendera Bangladesh. (pexels.com/Kelly)

Unjuk rasa meluas di pusat industri tekstil Dhaka, Gazipur, dan Ashulia hingga memicu kemacetan parah serta menghentikan arus pengiriman barang. Bentrokan antarmassa dan aparat keamanan tidak terhindarkan setelah sejumlah fasilitas umum serta kendaraan dinas dirusak dan dibakar.

Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Jadi Bangladesh (BGMEA) mengonfirmasi 529 pabrik meliburkan aktivitas produksi demi alasan keselamatan. Kebijakan ini berdampak langsung pada 987.190 buruh yang terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu.

"Pabrik sengaja diliburkan demi keamanan bersama, sementara personel Border Guard Bangladesh diterjunkan untuk memulihkan ketertiban," kata Kepala Kepolisian Industri Gazipur, Mohammad Amjad Hossain, dilansir India Today.

2. Buruh menuntut kenaikan upah menjadi Rp4,39 juta

ilustrasi orang membawa bendera Bangladesh (unsplash.com/Bornil Amin)

Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka (Rp4,39 juta). Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding standar upah saat ini yang berada di angka 12.500 taka (Rp1,83 juta).

Buruh menolak tawaran kenaikan sebesar 25 persen dari asosiasi pengusaha. Langkah ini diambil karena lonjakan harga kebutuhan pokok, tempat tinggal, transportasi, dan layanan kesehatan terus menggerus daya beli mereka. Merespons desakan tersebut, pemerintah membentuk dewan pengupahan beranggotakan enam orang dari unsur pekerja, pengusaha, kementerian terkait, dan pakar independen.

"Pemerintah membuka ruang evaluasi upah demi meredam gejolak, sehingga para buruh diharapkan dapat segera kembali bekerja," ujar Menteri Tenaga Kerja Bangladesh, Ariful Haque Chowdhury.

3. Gangguan industri garmen mengancam perekonomian nasional

Ilustrasi industri garmen. (unsplash.com/Rio Lecatompessy)

Krisis ini menjadi perhatian luas karena Bangladesh merupakan produsen pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah China. Sektor yang menyerap 4 juta tenaga kerja dan memasok berbagai jenama global ini menyumbang lebih dari 80 persen nilai ekspor nasional atau setara 47 miliar dolar AS (Rp852,32 triliun).

Kondisi industri pakaian jadi kian tertekan akibat lonjakan biaya operasional, krisis pasokan listrik dan gas, serta kenaikan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah.

"Penutupan pabrik yang berlarut-larut menunda pengiriman barang dan memperlambat pembayaran dari pembeli global, sehingga merugikan pengusaha maupun pekerja," kata Chowdhury.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.